Pilkada Serentak

Perludem: Bagai Kaset Usang Yang Diputar Kembali Bahas Pilkada Lewat DPRD

Dari fakta yang terjadi, biaya politik yang tinggi, justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal sudah dilarang di dalam UU Pilkada.

Perludem: Bagai Kaset Usang Yang Diputar Kembali Bahas Pilkada Lewat DPRD
KOMPAS IMAGES
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah mundur dan kembali mengulang-ulang persoalan yang sama pada tahun 2014 lalu, kalau mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mewakili Koalisi AntiPolitisi kepada Tribunnews.com, Jumat (13/4/2018).

Karena menurut Titi, perdebatan terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD adalah diskursus yang sudah tuntas di tahun 2014 dengan dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu.

"Jika wacana mekanisme pemilihan kepala daerah kembali diperdebatkan, ini adalah langkah mundur dan kembali mengulang-ulang persoalan yang sama pada tahun 2014 yang lalu. Bagai kaset usang yang diputar kembali," tegas Titi kepada Tribunnews.com.

Seharusnya, DPR dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul di dalam sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan tersebut.

Lebih jauh kata dia, terkait dengan alasan biaya politik yang tinggi di dalam pemilihan kepala daerah, perlu dilihat secara serius, apakah betul persoalan ini berasal dari sistem pemilihan kepala daerah langsung.

Dari fakta yang terjadi, biaya politik yang tinggi, justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal sudah dilarang di dalam UU Pilkada.

Salah satunya, menurut dia, adalah biaya untuk membayar uang pencalonan atau mahar politik kepada partai untuk proses pencalonan.

"Sudah menjadi rahasia umum, bahwa penyerahan uang kepada partai adalah sesuatu realitas yang tak bisa dibantah di dalam pencalonan kepala daerah," jelasnya.

Padahal, ketentuan memberikan uang kepada partai politik, atau partai politik menerima uang terkait proses pencalonan kepala daerah ini sudah diancam sanksi di dalam UU Pilkada.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help