Akun Facebook Dibajak

Dicecar DPR soal Perjanjian dengan Pihak Ketiga, Facebook Indonesia Akui Tak Miliki Datanya

Sementara Simon Milner mengatakan bahwa dalam kasus itu Facebook tidak menjalin hubungan dengan Cambridge Analytica.

Dicecar DPR soal Perjanjian dengan Pihak Ketiga, Facebook Indonesia Akui Tak Miliki Datanya
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Pimpinan Komisi I DPR RI yaitu Satya Widya Yudha dari Fraksi Golkar, Asril Akbar Tanjung dari Fraksi Gerindra, dan Ahmad Hanafi Rais dari PAN saat memimpin dapat dengar pendapat dengan Vice President and Public Policy Facebook Asia Pasific Simon Milner dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (17/4/2018), pihak Facebook yang diwakili Vice President and Public Policy Facebook Asia Pasific Simon Milner dan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari dicecar anggota Komisi I DPR RI mengenai keberadaan dokumen perjanjian pemberian data pengguna dari pihak Facebook ke pengelola aplikasi.

Hal itu dilakukan anggota Komisi I DPR RI yang dipimpin wakil ketua komisi Ahmad Hanafi Rais setelah mendengar keterangan dari Facebook yang menyatakan data pengguna yang diberikan Facebook kepada pengelola aplikasi “thisisyourdigitallife” yaitu Dr Aleksandr Korgan telah disalahgunakan dengan diteruskan ke Cambridge Analytica.

Baca: Di Depan Anggota Komisi 1 DPR, Facebook Klarifikasi Kebocoran Data Pengguna

Namun Ruben Hattari mengatakan pihaknya tidak memiliki dokumen tersebut.

“Kami siap memberikan dokumen apapun yang dibutuhkan secara terbuka bahkan mengenai kebijakan perusahaan. Tapi kami tidak memiliki dokumen perjanjian dengan Korgan maupun Cambridge Analytica,” ucap Ruben Hattari.

Sementara Simon Milner mengatakan bahwa dalam kasus itu Facebook tidak menjalin hubungan dengan Cambridge Analytica.

“Masalah ini hanya dengan Dr Korgan saja, tidak ada hubungan antara Facebook dan Cambridge Analytica. Data yang diberikan kepada Cambridge Analytica menyalahi kebijakan Facebook,” tambahnya.

Mendengar jawaban tersebut desakan bertubi-tubi dilancarakan anggota Komisi I DPR RI.

“Di sini berlaku UU ITE, kalau tidak ada surat MoU yang dimaksud maka kami tidak bisa menilai. Saya merasa tidak sulit untuk menghadirkan dokumen itu karena ternyata hal itu menjadi dasar masalah kebocoran data pengguna Facebook ini,” ujar Meutya Hamid.

Lalu anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta menyebut ada saling lempar tanggung jawab antara pihak Facebook dan Dr Korgan maupun Cambridge Analytica.

Halaman
12
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help