Kasus BLBI

Ketua KPK: Butuh Penyidik Polri Irhamni untuk Tuntaskan Kasus BLBI

Agus menilai Irhamni sebagai sosok yang paling memahami konstruksi kasus korupsi BLBI itu.

Ketua KPK: Butuh Penyidik Polri Irhamni untuk Tuntaskan Kasus BLBI
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo memberi penjelasan terkait penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Hulu Sungai Tengah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/1/2018). KPK menetapkan empat orang tersangka dengan Commitment fee sebesar Rp 3,6 Miliar yang diduga sebagai uang suap pembangunan RSUD Damanhuri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan pihaknya masih membutuhkan penyidik Polri Muhammad Irhamni untuk menuntaskan pemeriksaan kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal itu ia sampaikan menanggapi perbedaan pendapat di badan antirasuah itu terkait perekrutan kembali Irhamni, yang sudah bertugas selama sepuluh tahun di KPK.

"Memang ada kebutuhan. Terus terang kalau saya sampaikan yang bersangkutan kan meneliti kasus BLBI sudah 3 tahun sehingga bisa naik (penyidikan)," kata Agus kepada awak media di Gedung LSPK, Jakarta Timur, Selasa (17/4/2018).

Agus menilai Irhamni sebagai sosok yang paling memahami konstruksi kasus korupsi BLBI itu.

Baca: Pengacara Sebut Kasus BLBI Telah Selesai

Oleh karena itu, kata Agus, merasa masih perlu bantuan dan pengetahuan Irhamni untuk mengusut kasus itu.

"Pada waktu kami akan memproses, kami perlu pengetahuan yang sangat khusus, transfer of knowledge dari yang bersangkutan. Ini kenapa terjadi rekrutmen begitu, karena kebutuhannya sangat spesifik," ujarnya.

KPK sendiri tengah mengkaji tentang pegawai negeri yang sudah bertugas di KPK selama 10 tahun kembali bekerja.

Agus mengatakan KPK akan melibatkan beberapa pihak eksternal untuk mengkjinya.

"Karena ada dua pendapat yang berseberangan sementara jadinya kita tunda (perekrutannya). Dikaji teman-teman Biro Hukum yang nanti akan mengajak ahli-ahli luar yang benar itu pendapatnya yang mana," pungkasnya.

Pada kasus korupsi penerbitan SKL BLBI, KPK baru menahan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung pada 21 Desember 2017.

Dalam mengusut kasus ini, KPK telah memeriksa 71 saksi dari berbagai unsur.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara atas kasus ini sebesar Rp Rp 4,58 triliun.

Sebelumya KPK menyebut kerugian negara atas kasus ini senilai Rp 3,7 triliun. 

Penulis: Ria anatasia
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved