Pilkada Serentak

Bawaslu RI Identifikasi Empat Wilayah Rawan di Pilkada 2018

"Berdasarkan pengalaman pengelolaan pelaksanaan pemilu sebelumnya, daerah-daerah ini yang rawan dan ini terbukti,"

Bawaslu RI Identifikasi Empat Wilayah Rawan di Pilkada 2018
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 sudah memasuki tahap kampanye.

Selama tahapan pesta demokrasi rakyat itu, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Mochammad Afifudin, menilai terdapat setidaknya empat provinsi yang dinilai rawan terjadi pelanggaran.

Melihat situasi yang berkembang, empat provinsi yang dinilai rawan tersebut, yaitu di Papua, Maluku, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

Baca: Sandiaga Menginstruksikan Mulai Senin Dilaksanakan Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil Genap

Tingkat permasalahan yang dihadapi penyelenggara pemilu di empat provinsi tersebut juga berbeda-beda.

"Berdasarkan pengalaman pengelolaan pelaksanaan pemilu sebelumnya, daerah-daerah ini yang rawan dan ini terbukti," kata Afifudin, Jumat (20/4/2018).

Dia menjelaskan, permasalahan di Papua berupa penetapan daftar pemilih sementara (DPS) yang tertunda. Lalu, Bawaslu RI melihat eskalasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) yang tinggi di Kalimantan Barat.

Baca: Kementerian Luar Negeri Suriah Sebut Penyidik Organisasi Pelarangan Senjata Kimia Sudah Masuk Duma

Sedangkan, di Sumatera Utara sempat terjadi permasalahan, di mana salah satu bakal pasangan calon, yaitu JR Saragih-Ance Selian yang ditolak sebagai peserta calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara. Penolakan karena ijazah dari JR Saragih disinyalir lembaga penyelenggara pemilu palsu.

"Wilayah-wilayah kerawanan ini sudah kami identifikasi, karena sebagian besar sudah mendekati fakta-fakta yang sudah kami hadapi disaat Pilkada," kata Afif.

Untuk itu, kata dia, Bawaslu RI menurunkan petugas mengawasi jalannya pesta demokrasi rakyat itu. Petugas pengawas itu mengawasi di setiap tahapan Pilkada serentak.

"Dia turun kami awasi. Kemudian, dalam pemilihan dia kami awasi. Kemudian ketika dia dietemukan membuat masalah maka kami berikan hukuman," katanya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help