Mutu Layanan Faskes Tingkat Pertama Jadi Fokus BPJS Kesehatan

Dari angka tersebut, sebanyak 17.035 FKTP resmi berkomitmen menerapkan KBK, 8.392 di antaranya adalah FKTP non Puskesmas alias FKTP swasta.

Mutu Layanan Faskes Tingkat Pertama Jadi Fokus BPJS Kesehatan
youtube
BPJS Kesehatan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menjelang Universal Health Coverage yang ditargetkan terwujud tahun 2019 mendatang, upaya BPJS Kesehatan dalam mengedepankan mutu pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), nampak kian nyata.

Sebagai lini terdepan, performa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pun terus didongkrak. Salah satunya melalui implementasi Kapitasi Berbasis Kompetensi Pelayanan (KBK).

Dalam penerapan KBK, terdapat model reward dan konsekuensi pemenuhan komitmen pelayanan alias kinerja FKTP.

Jika kinerjanya optimal, maka FKTP tersebut akan memperoleh tarif kapitasi maksimal. Hal ini merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan demi efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan di FKTP.

Hingga Maret 2018, ada 21.893 FKTP yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Dari angka tersebut, sebanyak 17.035 FKTP resmi berkomitmen menerapkan KBK, 8.392 di antaranya adalah FKTP non Puskesmas alias FKTP swasta.

Baca: Bikin Iri Pria Jomblo, Pensiunan PNS Ini Nikahi Gadis 17 Tahun

Sisanya secara bertahap tengah berproses menerapkan skema tersebut.

Setiap hari jumlah peserta JKN-KIS makin bertambah. Oleh karenanya, FKTP diharapkan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai gate keeper dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga angka rujukan bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhan medis.

"Efek ke depannya, pembiayaan kesehatan pun jadi makin terkontrol,” kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady dalam acara pembukaan Pertemuan Nasional FKTP bertema Penguatan Manajerial FKTP.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin.

Upaya peningkatan kepuasan peserta JKN-KIS bukan dari segi kualitas saja. Dari sisi kuantitas, BPJS Kesehatan juga gencar memperluas jaringan mitra kerja sama.

“Diperlukan upaya dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, serta para pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama-sama mengupayakan pemerataan persebaran tenaga medis dan fasilitas kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS di seluruh wilayah Indonesia memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai,” kata Maya.

Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help