Rizal Ramli Sebut Desentralisasi Era Gus Dur Tidak Diperbaiki Pemerintahan Selanjutnya

"Nah kami berharap pemerintah setelah Gus Dur bisa koreksi. tapi enggak," ujar Rizal Ramli

Rizal Ramli Sebut Desentralisasi Era Gus Dur Tidak Diperbaiki Pemerintahan Selanjutnya
Warta Kota/Henry Lopulalan
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli selesai di priksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/4/2013). Rizal diperiksa terkait penelusuran kasus dugaan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia(BLBI). (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Kordinator Bidang Maritim Rizal Ramli‎ mengaku menyampaikan masalah desentralisasi dan alokasi anggaran saat bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kamis (3/5/2018).

Menurutnya, kebijakan desentralisas‎i yang Undang-Undangnya dibuat pada era BJ Habibie dan dilanjutkan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak diperbaiki oleh pemerintahan berikutnya.

Baca: Polisi Sita 2 Ton Ciu Siap Edar dari Pabrik Rumahan di Tambora

"Nah kami berharap pemerintah setelah Gus Dur bisa koreksi. tapi enggak," ujar Rizal Ramli.

Menurutnya, dengan Undang-Undang Desentralisasi yang peraturan teknisnya dibuat pada era kepemimpinan Gus Dur yang saat itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, banyak pegawai pusat di pindahkan ke daerah.

"Kami yang bikin PP-nya. Satu, kami geser ratusan ribu pegawai negeri pusat jadi pegawai ke daerah. biar daerah punya sumber daya manusia. lalu kedua, kami desain sistem alokasi umum itu bagaiaman subsidi dari pusat dibagi ke daerah, tapi kami mohon maaf waktunya pendek karena pemerintahan Gusdur hanya 21 bulan, yang penting selesai dulu," katanya.

Menurut Rizal, aturan tersebut saat ini kurang memadai, karena banyak daerah yang hanya mendapat alokasi dananya dari pusat jumlahny sangat kecil. Karena alokasi anggaran dari pemerintah pusat dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah pendudukanya.

"Tadi kami sepakat bahwa nanti kita akan memperbaiki UU alokasi umum ini. Jadi enggak hanya luas wilayah dan jumlah penduduk tapi juga termausk wilayah kelautan," katanya.

Selain itu, ia menyampaikan usulan agar daerah daerah tertinggal baik itu provinsi maupun kabupaten, memiliki dana alokasi khusussehingga jumlahnya memadai.

"Nah waktu itu kami bikin sistem alokasi khusus. untuk daerah-daerah penghasil minyak bumi dan gas dapat ekstra presentase dari ekspornya. itulah yang menjelaskan kenapa Kaltim maju dan lebih sejahtera dan lebih makmur, tapi mohon maaf lagi karena kami enggak cukup waktu, cuma dua saja. Padahal, ada daerah lain seperti Maluku yang banyak ikan, ekspor ikannya paling besar tapi enggak dapat apa-apa. Lalu ada sawit nikel di Sulawesi juga tapi enggak dapat apa-apa," katanya.

Baca: Rizal Ramli Jamin Soekarno Bakal Kalah Jika Ikut Kompetisi Politik Saat Ini

Rizal juga mengusulkan agar alokasi anggaran untuk rakyat kini porsinya diperbesar ketimbang untuk birokrasi. Menurut Rizal Ramli saat ini anggaran yang menyentuh langsung kepada rakyat porsinya hanya 30 persen.

"Kita mau rasionya di balik 70 persen untuk rakyat 30 persen untuk birokrasi DPR , dan sebagainya. jangan terbalik sepeti sekarang rakyat hanya 30 persen. kita mau memperjuangkan ini sama-sama. Agar rakyat di seluruh Indonesia merasa tidak dilupakan," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help