Jaksa Jawab Pledoi Alfian Tanjung soal Legal Standing Pelapor hingga Bukti yang Dianggap Tidak Sah

"Saksi selaku Sekjen Partai PDIP memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat dan kehormatan partai begitu juga pada anggota partai lainnya."

Jaksa Jawab Pledoi Alfian Tanjung soal Legal Standing Pelapor hingga Bukti yang Dianggap Tidak Sah
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
‚ÄéTerdakwa Alfian Tanjung, Rabu (16/5/2018) kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Terdakwa Alfian Tanjung, Rabu (16/5/2018) kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan jawaban (Replik) atas pledoi atau nota pembelaan tim penasihat hukum dan terdakwa Alfian Tanjung‎ di sidang sebelumnya, Rabu (2/5/2018).

Baca: Beredar Surat yang Ditemukan di Pakaian Terduga Teroris yang Serang Polda Riau

Dalam pledoi kubu kuasa hukum Alfian Tanjung mempersoalkan yang melaporkan terdakwa adalah pengacara Tanda Perdamaian Nasution berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Februari 2017 yang diberikan oleh saksi ‎Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP tanpa mendapat kuasa dari Ketua Umum.

Sedangkan baik dalam Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak mengatur atau tidak ditemukan kewenangan Sekjen untuk melakukan langkah-langkah hukum keluar mewakili partai maupun ketua umum.

Menjawab itu, Jaksa Reza Murdani menuturkan, menurut keterangan saksi Hasto Kristiyanto sebelum melaporkan terdakwa pada 5 Februari 2017, saksi sudah berkonsultasi dengan pimpinan partai dan beberapa ulama sehingga sepakat untuk melaporkan terdakwa.

"Saksi selaku Sekjen Partai PDIP memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat dan kehormatan partai begitu juga pada anggota partai lainnya. Hal ini sesuai dengan AD/ARD anggota partai memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan ‎martabat partai. Sebagaimana bunyi Pasal 108 ayat 1 KUHP," terang Jaksa Reza Murdani.

Dari ketentuan Pasal 108 ayat 1 KUHP itu, diungkap Jaksa Reza Murdani, Hasto Kristiyanto memiliki legal standing sebagai pelapor dalam perkara ini karena saksi merupakan saksi yang melihat langsung tulisan terdakwa yang berkonten penghinaan secara online.

Saksi juga merupakan kader PDIP selaku Sekjen dan saksi yang membuat surat pengaduan yang terlampir dalam berkas perkara untuk meminta penyidik memproses secara hukum terdakwa atas tulisannya pada akun Twitter milik terdakwa.

Mengenai alat bukti yang diajukan jaksa dinilai tidak sah, ditegaskan jaksa Reza Murdani alat bukti itu sudah sah sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP.

Halaman
12
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help