Sekretaris DPRD Lamteng Merasa Bak "Gelandangan"

‎"Anda bilang seperti gelandangan kesana kemari, masa anda tidak mikir kenapa kok susah sekali minta tanda tangan pimpinan DPRD?" tanya jaksa KPK.

Sekretaris DPRD Lamteng Merasa Bak
Theresia Felisiani/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Syamsi Roli (Sekretaris DPRD Lamteng) menjadi satu dari empat saksi di sidang lanjutan kasus suap terhadap anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng) dengan terdakwa Bupati Lamteng, Mustafa, Kamis (17/5/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam kesaksiannya dibawah sumpah, Syamsi menganggap dirinya seperti gelandangan yang terlempar kesana-kemarin untuk mendapatkan tanda tangan dari para pimpinan DPRD Lamteg.

Tanda tangan para pimpinan DPRD ini dibutuhkan terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lamteng 2018 pada PT Sarana Multi Infrastruktur (MSI) sebanyak Rp 300 juta ‎guna pembangunan jembatan yang menjadi prioritas kabupaten Lampung Tengah.

‎"Anda bilang seperti gelandangan kesana kemari, masa anda tidak mikir kenapa kok susah sekali minta tanda tangan pimpinan DPRD?" tanya jaksa KPK.

"Saya tidak cari informasi. Karena saya hanya melaksanakan tugas sebagai Sekertaris Dewan (Sekwan). Pak Bupati minta tolong ke saya melalui Pak Madani untuk minta tanda tangan pimpinan," jawab Syamsi.

Baca: Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial Ditangkap Polisi

Syamsi menceritakan awalnya pada 2 Februari 2018 dia menemui Madani (Kadis BPPKAD ‎Lamteg‎) disodorkan map hijau. Didalamnya berisi dokumen surat pernyataan.

Di lembar terakhir ada tanda tangan Bupati Mustafa. Di bagian kanan ada tulisan mengetahui, menyetujui pimpinan DPRD, Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2 dan Wakil Ketua 3.

Surat tersebut lanjut dibawa oleh Syamsi ke kantornya. Sesampainya di kantor, dia menghubungi Wakil ketua III, Joni Hardito menanyakan posisinya dan menyampaikan ada surat untuk pimpinan DPRD.

"Pak Joni bilang sedang perjalanan dari Metro ke Kota Gajah. Lalu saya perintahkan kasubag saya, Bayu menemui Joni minta tanda tangan.‎ Untuk tanda tangan pimpinan yang lain, tidak mulus. Mereka tidak mau tanda tangan alasannya nanti," tutur Syamsi.

Karena kesulitan, Syamsi menyerahkan lagi surat itu ke Madani‎ pada 9 Februari 2018. Akhirnya Syamsi dan Madani menghadap ke Bupati Mustafa menyampaikan pimpinan yang lain tidak mau tanda tangan dan direspon "yasudah" oleh Bupati Mustafa.

Halaman
12
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help