PDIP Menduga Kasus Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Dipolitisasi

PDI Perjuangan tetap memberikan dukungan, lantaran partainya melihat ada upaya politisasi pada kasus keduanya.

PDIP Menduga Kasus Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Dipolitisasi
Vincentius Jyestha
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya memberikan dukungan dan bantuan hukum pada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar.

PDI Perjuangan tetap memberikan dukungan, lantaran partainya melihat ada upaya politisasi pada kasus keduanya.

"Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ," ujar Hasto, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018).

Ia menyampaikan penilaian tersebut bukanlah dari PDI Perjuangan, namun dari suara-suara masyarakat di kawasan keduanya bertarung dalam Pilkada.

Hasto menyebut ada informasi masuk ke tim kampanye dua hari sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Informasi itu menyebut ada kejadian luar biasa yang bisa mengubah peta politik di Tulungagung.

"Dan kami tahu siapa orangnya itu," katanya.

Menurutnya, kasus ini merupakan bagian dari rivalitas Pilkada. Pihak-pihak tertentu, lanjutnya, ingin menjadi wasit dalam Pilkada dengan menggunakan berbagai upaya, termasuk hukum sebagai alat kekuasaan.

Lebih lanjut, ia menilai wajar apabila masyarakat menilai ada motif politik dalam kasus ini.

Sebab, dua kadernya tersebut bukan merupakan orang yang terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada Rabu (6/6). Oleh karena itu, PDIP tetap memberikan bantuan hukum kepada kedua kader itu.

"Karena itulah Prof hendrawan mengatakan ini OTT gaya baru," katanya.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help