Fahri Hamzah: Tudingan SBY Jangan Dijawab PDIP

‎"Gini, yang bantah itu jangan PDIP. sebaiknya pemerintah dan pihak yang dituduh, kepolisian, BIN, TNI, misalnya‎,"

Fahri Hamzah: Tudingan SBY Jangan Dijawab PDIP
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah‎ berpendapat sebaiknya tudingan Ketua Umum Partai Demokrat soal adanya aparat BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pilkada jangan dijawab PDIP.

Menurut Fahri, tudingan tersebut harusnya dijawab pemerintah.

Baca: Wiranto Pimpin Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada Serentak Di Mabes Polri

Sebelumnya tudingan SBY mengenai adanya ketidaknetralan aparat ditepis Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.

‎"Gini, yang bantah itu jangan PDIP. sebaiknya pemerintah dan pihak yang dituduh, kepolisian, BIN, TNI, misalnya‎," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (25/6/25/6/2018).

Sejauh ini menurut Fahri, TNI yang paling baik merespon tudingan SBY tersebut.

Baca: Polres Metro Bekasi Kota Tetapkan Siaga 1 saat Hari Pencoblosan Pilkada Tiba

TNI menyebut sedang mengumpulkan data‎ dan mempersilahkan kepada SBY untuk memberikan data-datanya.

Seharusnya kata Fahri, Menkoplhukam Wiranto atau Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menjawab seperti itu karena tudingan SBY menyasar banyak lembaga negara.

Baca: Fahri Hamzah: Tudingan SBY Soal Ketidaknetralan Aparat Harus Dijawab Jokowi

"Hormati dong mantan presiden. jangan kemudian dijawab oleh pengamat dan partikelir di pinggir jalan. kasian. Itu etika kita dalam berkomunikasi dalam lembaga negara engga ada, engga bagus. kalau gaduh memang ini musim gaduh," katanya.

Fahri sendiri menyarankan kepada aparat atau pejabat lembaga publik selain harus bersikap netral, juga transparan.

Aparat harus berhati-hati dalam bekerja karena mengabdi pada negara bukan partai politik.

Baca: Kapolri: Empat Orang Sudah Jadi Tersangka Kasus Tenggelamnya KM Sinar Bangun

‎"Sebab beda antara bekerja untuk partai dengan bekerja untuk negara. pejabat baik sipil atau militer itu adalah abdi negara. ya bukan untuk partai politik. saya kira ini perlu hati-hati," katanya.

Fahri sendiri mengaku belum mengetahui adanya aparat yang tidak netral dalam Pilkada seperti yang dituduhkan SBY.

Menurutnya hal tersebut sebaiknya ditanyakan ke SBY, dan kalau perlu membuka data-data siapa aparat tersebut.

"Ya pak SBY mungkin perlu ngomong faktanya. ada seorang pejabat, misalnya, mondar mandir ke rumah Ketum Parpol tertentu, ya bisa jadi itu warning yang harus didengar," katanya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help