Undang-undang yang Menghalangi Langkah Ahok jika Diajukan jadi Capres, Cawapres, dan Menteri

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantan Gubernur DKI Jakarta dispekulasikan masuk daftar calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres)

Undang-undang yang Menghalangi Langkah Ahok jika Diajukan jadi Capres, Cawapres, dan Menteri
Kompas.com
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 

TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantan Gubernur DKI Jakarta dispekulasikan masuk daftar calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) oleh tiga lembaga survei.

Namun, langkah Ahok jika ingin menduduki jabatan capres, cawapres, maupun menteri harus terhenti karena akan melanggar undang-undang (UU).

UU tersebut adalah UU Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 169 UU nomor 7/2017 tentang pemilu, seperti dikutip TribunWow.com dari tayangan Aiman, Kompas TV, Selasa (26/6/2018).

Pada UU Pemilu disebutkan bahwa syarat capres dan cawapres tidak bisa diajukan bila pernah dipidana dan memperoleh hukuman tetap.

Serta pernah diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Menurut pakar hukum tata negara, Mahfud MD, walaupun Ahok dihukum 2 tahun penjara, namun ia tetap tidak bisa dicalonkan jadi capres maupun cawapres karena ancaman hukumannya.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help