Korupsi KTP Elektronik

Fredrich Yunadi: Kalau tidak Bebas Murni Pasti Banding, Dihukum Sehari pun Saya Banding

Fredrich menuduh Majelis hakim yang memeriksa perkaranya hanya menyalin ulang surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fredrich Yunadi: Kalau tidak Bebas Murni Pasti Banding, Dihukum Sehari pun Saya Banding
Tribunnews.com/Gita Irawan
Terdakwa perintangan penyidikan tersangka kasus korupsi KTP Elektronik, Fredrich Yunadi ketika mendengar pembacaan putusan Majelis Hakim Tipikor di ruang Sidang Wirjono Prodjodikoro I Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (28/6/2018) untuk menghadapi sidang putusan. TRIBUNNEWS.COM/GITA IRAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa perintangan dalam penyidikan tersangka kasus korupsi Fredrich Yunadi langsung ajukan banding ketika ditanya Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri terkait putusan tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta padanya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).

Bahkan ia langsung mengambil pilihan tersebut tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengacaranya.

Usai sidang ia pun mengatakan bahwa sejak semula dirinya tidak rela walaupun hanya dihukum sehari.

"Kan saya bilang sejak semula, perkara ini harus bebas murni, kalau tidak bebas murni pasti banding, dihukum sehari pun saya banding," kata Fredrich dengan lantang di depan ruang pengadilan Wirjono Prodjodikoro I, Kamis (28/6/2018).

Bahkan usai sidang Fredrich menuduh Majelis hakim yang memeriksa perkaranya hanya menyalin ulang surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Fredrich juga menuduh Majelis Hakim telah bersekongkol dengan KPK untuk mengubah konstitusi di Republik Indonesia karena menurutnya Majelis Hakim mengakui bahwa menerapkan sistem hukum yang digunakan dalam perkaranya yaitu Anglo Saxon dan Continental.

Untuk itu ia mengatakan akan mengadukannya ke Komisi III DPR RI yang mengurusi bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Baca: Kesal Divonis 7 Tahun, Fredrich Yunadi Sebut Majelis Hakim Nyontek Jaksa

Ia mengancam akan berbicara kepada Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) agar para advokat yang bernaung di dalamnya menolak menangani perkara korupsi.

Ia pun mengatakan tidak segan-segan melaporkan ke Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved