Kewenangan Pemanggilan Paksa Dianulir, Mendagri Tjahjo Minta DPR Pahami Keputusan MK

Salah satu pasal kontroversial yang dianulir adalah kewenangan pemanggilan paksa seseorang atau lembaga oleh DPR RI

Kewenangan Pemanggilan Paksa Dianulir, Mendagri Tjahjo Minta DPR Pahami Keputusan MK
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Mendagri Tjahjo Kumolo di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta DPR RI legowo dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemarin menganulir beberapa pasal kontroversial dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD RI).

Salah satu pasal kontroversial yang dianulir adalah kewenangan pemanggilan paksa seseorang atau lembaga oleh DPR RI yang diatur dalam Pasal 73 UU No 2 Tahun 2018.

“Kalau sudah diputuskan oleh MK dan bersifat mengikat maka kita sebagai warga negara harus menaatinya, saya kira teman-teman di DPR RI juga paham,” jelas Tjahjo ketika ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Baca: Hanya Menang di 4 Provinsi, Sinyal Buruk Bagi PDIP?

Baca: Warung yang Pukul Konsumen Dengan Harga Selangit Disebut Sepi Pembeli

MK mengabulkan putusan tersebut berdasarkan gugatan uji materi yang disampaikan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang menilai DPR tidak berhak memanggil paksa perorangan atau lembaga yang melakukan kritik kepada DPR RI.

“Itu merupakan keputusan bersejarah dan memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk memiliki DPR RI,” ucap kuasa hukum FKHK, Irman Putra Sidin kemarin Kamis (28/6/2018).

Hakim Ketua Anwar Usman menganulir pasal tersebut karena menilai pemanggilan paksa seseorang atau sandera termasuk ranah pidana dan bisa menimbulkan kekhawatiran pada setiap orang.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help