OTT KPK di Aceh

Pengacara Henry Yuzal Mampir ke KPK, Sebut Kliennya Siap Jadi Justice Collaborator

Beliau mengatakan bahwa untuk mempermudah penyelidikan sampai ke tahap penyidikan, saudara Henry bersedia untuk menjadi Justice Collaborator

Pengacara Henry Yuzal Mampir ke KPK, Sebut Kliennya Siap Jadi Justice Collaborator
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Rizman Arif Nasution, pengacara Henri Yuzal salah satu tersangka dalam OTT di Aceh 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu pengacara tersangka kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh mampir ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itikad kedatangannya ke KPK ialah untuk memberi tahu bahwa kliennya yaitu Hendri Yuzal selaku Staf Khusus dari Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ingin menjadi Justice Collaborator.

"Beliau mengatakan bahwa untuk mempermudah penyelidikan sampai ke tahap penyidikan, saudara Henry bersedia untuk menjadi Justice Collaborator," ujar Rizman di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/7/2018).

Dikatakan Rizman, dirinya akan segera mengirim surat pengajuan kepada KPK terkait kesiapan kliennya menjadi Justice Collaborator.

Diberitakan sebelumnya, Henri Yuzal beserta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan ke-7 orang lainnya menjadi tersangka berkaitan kasus suap penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau Dana Otsus tahun anggaran 2018.

Irwandi dan Hendri sebagai pihak penerima, diduga menerima suap sejumlah Rp500 juta terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Sedangkan, Ahmadi sebagai pihak pemberi, diduga memberi suap sejumlah tersebut terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur dengan nilai kontrak senilai Rp1,5 miliar.

Dalam kasus ini, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara, Irwandi dan Henri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help