Geledah Rumah Gubernur Irwandi, KPK Sita Dokumen Dana Otsus Aceh

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penggeledahan dilakukan sejak Jumat, 6 Juli 2018, kemarin, hingga hari ini, Sabtu 7 Juli 2018.

Geledah Rumah Gubernur Irwandi, KPK Sita Dokumen Dana Otsus Aceh
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih berada di Aceh melakukan serangkaian penggeledahan.

Lokasi yang turut digeledah yakni ‎kediaman Gubernur Aceh nonaktif , Irwandi Yusuf, serta rumah dua pihak swasta, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penggeledahan dilakukan sejak Jumat, 6 Juli 2018, kemarin, hingga hari ini, Sabtu 7 Juli 2018.

"Penggeledahan kemarin, Tim berhasil amankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang terkait dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Hasil penggeledahan hari ini akan diupdate kembali," ucap Febri dalam pesan singkatnya.

Baca: Alami Depresi, Nining Masih Jalani Perawatan

‎Febri meyakini dokumen serta alat bukti yang berhasil disita tim penyidik pada penggeledahan tersebut akan menguatkan bukti telah terjadi tindak pidana korupsi terkait dana otsus Pemprov Aceh.

"Dalam kasus ini, sejumlah bukti yang didapatkan semakin memperkuat dugaan korupsi yang terjadi terkait DOKA 2018 tersebut," tambahnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA TA 2018. Mereka yakni Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi serta dua pihak swasta, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp 1,5 miliar atas fee ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA tahun 2018. Irwandi meminta jatah tersebut pada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Ahmadi sendiri baru menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta pada Gubernur Irwandi melalui dua orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Diduga pemberian ini merupakan komitmen fee 8 persen yang jadi bagian untuk pejabat Pemerintah Aceh.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help