OTT KPK di Aceh

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Merasakan Tak Enaknya Tidur di Rutan KPK

Dua malam sudah Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mendekam di dalam Rumah Tahanan (rutan) KPK di Jakarta.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Merasakan Tak Enaknya Tidur di Rutan KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018) dini hari. KPK menetapkan 4 orang tersangka yang diantaranya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang swasta serta mengamankan barang bukti Rp 50 juta dari total commitment fee sebesar Rp 1,5 miliar terkait kasus fee proyek proyek pembangunan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Untuk tahun 2018, Provinsi Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 triliun.

Modus dugaan suap untuk Gubernur Irwandi Yusuf dari Bupati Ahmadi dilakukan melalui perantara orang dekat keduanya, yakni Muyassir, Fadli, Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Dalam OTT di Aceh pada Selasa lalu, tim KPK mengidentifikasi adanya serah terima uang dari Rp 500 juta dari orang dekat Bupati Ahmadi, Muyassir kepada orang dekat Gubernur Irwandi, Fadli, di sebuah hotel di Banda Aceh.

Selanjutnya, Fadli menyetorkan uang tersebut masing-masing Rp 50 juta, Rp 190 juta dan Rp 173 juta.

KPK menyita uang Rp 50 juta dari Syaiful Bahri yang diduga kiriman dari Fadli.

"Uang yang disetor ke beberapa rekening tersebut sebagian diduga digunakan untuk pembayaran medali dan pakaian untuk kegiatan Aceh Marathon 2018," ungkap Basaria.

Pakai Kode '1 Meter'
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi ini, para pelaku menggunakan kode '1 Meter' untuk mengganti transaksi dugaan suap yang dilakukan.

Kode itu sebagai penyamaran besaran jatah fee 10 persen dari total alokasi anggaran dana otsus Aceh Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, para pelaku menyebarkan jatah fee tersebut untuk sejumlah pejabat di provinsi sebesar 8 persen dan kabupaten sebesar 2 persen.

"Kode '1 meter' itu untuk jatah 10 persen dari total anggaran. Kami menduga untuk pejabat di provinsi 8 persen dan kabupaten 2 persen," ungkapnya.

Febri menjelaskan, tim penyidik KPK telah mengidentifikasi dugaan adanya suap untuk Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi ini.

Di antaranya sejak awal ada sejumlah pertemuan dan pembicaraan soal fee di antara pihak-pihak yang terlibat.

"Jadi, akan lebih baik bagi pihak-pihak yang diperiksa KPK untuk terbuka menjelaskan pada penyidik. Nanti dalam proses ini pemanggilan terhadap saksi-saksi yang relevan akan dilakukan berikutnya," tandasnya. (Tribun Network/amriyono/coz)

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help