Pemilu 2019

KPU RI Minta Masukan Masyarakat Soal Caleg di Pemilu 2019

Dia menjelaskan, masyarakat dapat mengirimkan surat kepada KPU di tingkat pusat ataupun di daerah

KPU RI Minta Masukan Masyarakat Soal Caleg di Pemilu 2019
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Wahyu Setiawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU RI meminta masukan masyarakat mengenai calon anggota legislatif yang maju di Pileg 2019. Lembaga penyelenggara Pemilu itu akan mengumumkan nama caleg yang masuk Daftar Caleg Sementara (DCS) ke masyarakat.

"Pada saat sudah menjadi DCS, kami akan mengumumkan untuk mendapatkan tanggapan. Di situ memungkinkan ada informasi baru nama-nama yang tertera di DCS. Ternyata ada mantan napi korupsi, dimungkinkan itu," ujar komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, Senin (23/7/2018).

Dia menjelaskan, masyarakat dapat mengirimkan surat kepada KPU di tingkat pusat ataupun di daerah disertai identitas pelapor yang jelas. Ataupun dapat secara langsung mendatangi kantor lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

Pihaknya akan menindaklanjuti apabila terdapat informasi dari masyarakat. Menurut dia, belum tentu informasi dari masyarakat selalu benar, tetapi untuk mengetahui benar atau tidak harus ditindaklanjuti.

"Pilihan sepanjang ada info kami tindaklanjut hasil benar atau tidak tergantung. Kami akan mengedepankan substansi meskipun informasi itu tidak begitu prosedural. Tetapi sepanjang substansi benar akan kami kejar. Saya peduli dengan informasi," kata dia.

KPU RI mengharapkan peran serta masyarakat untuk membantu menyeleksi caleg. Sehingga, kata dia, tidak ada mantan narapidana korupsi yang mendaftar sebagai caleg.

"Peran serta masyarakat sangat kita harapkan jangan sampai kemudian masih ada yang lolos gara-gara kami tidak bisa bekerja di sini," tuturnya.

Selain melibatkan peran serta masyarakat, kata dia, KPU RI berupaya mencari informasi mengenai status hukum caleg. Salah satunya dengan cara mencari salinan putusan hukum di Mahkamah Agung (MA).

"Dua jalur. Jadi jalur pertama kami mengakses informasi mengenai salinan putusan. Jalur lain kami membuka ruang partisipasi masyarakat. Karena Indonesia raya luas bagaimana di kabupaten/kota yang luas itu cara mendeteksi," katanya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help