Mahfud MD: Sah-sah Saja Jika Ulama Masuk Jajaran Pemerintahan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) Mahfud MD tak mempermasalahkan jika ada usulan ulama atau tokoh agama masuk pada jajaran pemerintahan.

Bagi Mahfud, pemerintah sudah seyogyanya menerima aspirasi dari masyarakat, termasuk usulan tersebut.

Usulan tersebut merupakan hasil pertemuan Ijtima Ulama dan tokoh nasional beberapa waktu lalu.

"Iya memang seharusnya semua aspirasi ulama itu terbawa ke pemerintahan aspirasinya. Itu sah-sah saja agar negara ini menjadi negara yang berpemerintahan gotong royong, ya menurut saya boleh saja," ujar Mahfud MD saat ditemui di Hotel Crown Plaza, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

Mantan Ketua MK ini menggarisbawahi, di pemerintahan baik ulama, tokoh agama maupun siapa saja dapat masuk, selama yang bersangkutan benar-benar memiliki kompetensi.

Baca: Jokowi Lihat Langsung Pembangunan Irigasi di Sumbawa Senilai Rp 225 Juta

"Kalau soal ulama atau orangnya atau tokoh ulama atau yang lain itu terserah pada kapabilitasnya. Tinggal nanti ketemu komporinya di titik mana, itu boleh boleh bagus," jelas Guru Besar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Sebelumnya, forum Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) telah memutuskan rekomendasi calon presiden dan wakil presiden 2019.

Dalam forum yang digelar sejak Jumat, 27 hingga 29 Juli 2018 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat itu, GNPF merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad sebagai calon wakil presiden.