Korupsi KTP Elektronik

Made Oka Sakit, Sidang Korupsi e-KTP Ditunda

Sidang terpaksa ditunda karena terdakwa Made Oka menderita sakit. Kini pengusaha tersebut menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.

Made Oka Sakit, Sidang Korupsi e-KTP Ditunda
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Made Oka Masagung (kanan) dan Irvanto Hendra Pambudi (kiri) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menunda sidang dua terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, Selasa (14/8/2018).

Sidang terpaksa ditunda karena terdakwa Made Oka menderita sakit. Kini pengusaha tersebut menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.

"Persidangan ditunda satu minggu karena terdakwa dua (Made Oka) sedang berada di rumah sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan hari ini," ucap ketua majelis hakim Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Seharusnya di sidang kali ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa delapan saksi. Sebagian besar saksi merupakan pengusaha money changer yang akan diambil keterangan seputar aliran uang korupsi e-KTP.

Hakim Yanto menambahkan rencananya, persidangan akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan, 22 Agustus 2018.

Diketahui ‎Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, yang juga mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, didakwa turut serta melakukan korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Dia didakwa bersama-sama dengan pengusaha Made Oka Masagung.

Keduanya berperan menjadi perantara dalam pembagian fee proyek pengadaan barang atau jasa e-KTP ‎untuk sejumlah pihak. Irvanto dan Made Oka juga turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek itu.

Atas perbuatannya, Anang dan Made Oka didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved