Polri Perpanjang Nota Kesepahaman dengan Ikatan Notaris Indonesia

Acara ini digelar di Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/8). Hadir dalam kesempatan tersebut

Polri Perpanjang Nota Kesepahaman dengan Ikatan Notaris Indonesia
TRIBUNNEWS.COM/VINCENTIUS JYESTA CANDRADITYA
Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (tengah) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri melakukan penandatanganan kembali nota kesepahaman atau MoU dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terkait Pembinaan dan Penegakan Hukum dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme oleh Kapolri dengan Pengurus Pusat INI.

Acara ini digelar di Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/8). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Ari Dono mengatakan penandatanganan tersebut merupakan perpanjangan MoU kedua belah pihak. "Jadi acara pertemuan ini menandatangani nota kesepahaman antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia, yang memang sudah ada sebelumnya, ini hanya perpanjangan," ujar Ari Dono, Selasa (20/8/2018).

Ia menjelaskan jika perpanjangan MoU juga terkait dengan keluarnya undang-undang baru yakni UUJN No 2/2014. Undang-undang yang diperbaharui dalam hal ini yakni UU No 30/2004.

Menurutnya, keluarnya UU baru tersebut berimbas dengan harus adanya penyesuaian untuk kegiatan kerjasama. Khususnya dalam hal perhatian, tukar menukar data dan termasuk juga penegakan hukum.

Disinggung mengenai apa saja yang diperbaharui, mantan Kabareskrim Polri itu mengungkap lebih kepada mekanisme semata.

Apalagi, fokus dalam MoU ini lebih kepada agar mampu memberikan sesuatu yang lebih baik pada masyarakat terkait masalah kenotariatan.

Ia mencontohkan bila memanggil notaris maka bagaimana mekanismenya. Atau bila notaris datang diundang namun ada sesuatu yang tidak pas dalam undangan, maka mekanismenya seperti apa dalam rangka pelayanan masyarakat.

"Nggak ada yang terlalu prinsip. Nggak ada (yang diperbaharui), mungkin hanya mekanismenya saja. Yang intinya sebenarnya setelah ada MoU ini untuk bisa dilaksanakan kita masih perlu membuat pedoman kerja samanya secara teknis," kata dia.

"Kan ini sama sebenarnya fokusnya, untuk memberikan masyarakat yang lebih baik lagi terkait dalam masalah kenotariatan dan masalah penegakan hukum yg terkait dengan notariat. Itu saja sebenarnya," pungkas Ari Dono.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved