Pemilu 2019

Putusan Mahkamah Agung: Mantan Narapidana Korupsi Boleh Jadi Calon Legislatif

"Dikabulkan permohonannya, dikembalikan kepada undang-undang. Diputus kemarin,"

Putusan Mahkamah Agung: Mantan Narapidana Korupsi Boleh Jadi Calon Legislatif
Tribunnews.com/Tribunnews.com/Abdul Qodir
Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13, Jakarta, Senin (15/2/2016). Tribunnews.com/Abdul Qodir 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung sudah memutuskan gugatan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Juru Bicara MA, Suhadi menjelaskan, dalam putusannya, MA menyerahkan kembali kepada Undang-undang.

Baca: Politikus Demokrat: Cabut Saja Iklan di Bioskop, Itu Kampanye Terselubung

"Dikabulkan permohonannya, dikembalikan kepada undang-undang. Diputus kemarin," jelasnya saat dihubungi, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Jelas Suhadi, atas putusan itu mantan narapidana korupsi boleh mendaftar sebagai calon asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK.

"Iya boleh (mendaftar), karena itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi," tegasnya.

Baca: Merasa Polantas Tak Adil dan Bebaskan PNS, Wanita yang Ditilang: Karena Dia Pegawai, Bisa Lepas?

Sebelumnya, pertemuan tiga pihak (tripatrit) antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan KPU RI dan Bawaslu RI sudah dilangsungkan, pada Rabu (5/9/2018).

Hasil pertemuan itu terdapat dua langkah yang dinilai dapat menjadi jalan tengah menyikapi perbedaan pendapat KPU RI dan Bawaslu RI mengenai eks narapidana koruptor mendaftarkan diri sebagai bacaleg.

Baca: Adipati Dolken Beli Motor Chopper Land yang Mirip Punya Presiden Jokowi

Ketua DKPP, Harjono, mengatakan langkah pertama mendorong Mahkamah Agung (MA) memutus permohonan sengketa terkait caleg eks napi koruptor. Dia menilai, MA berwenang memutuskan uji materi ini.

Sedangkan untuk langkah kedua, KPU dan Bawaslu akan melakukan pendekatan kepada partai politik peserta pemilu 2019.

Upaya ini dilakukan, karena parpol telah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi.

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help