Putusan MA Perbolehkan Napi Koruptor Nyaleg Bikin Pengamat Ini Terkaget

MA telah mengabulkan permohonan pengujian PKPU No 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor, bandar narkoba dan penjahat seksual terhadap anak unt

Putusan MA Perbolehkan Napi Koruptor Nyaleg Bikin Pengamat Ini Terkaget
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka kasus gratifikasi DPRD Kota Malang menggunakan rompi oranye usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018). KPK menetapkan status tersangka kepada 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat pemilu dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, tidak merasa terkejut dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang dalam vonisnya memperbolehkan eks narapidana koruptor mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.

MA telah mengabulkan permohonan pengujian PKPU No 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor, bandar narkoba dan penjahat seksual terhadap anak untik dicalegkan.

"Seperti kelaziman, poin pembatasan politik bagi penjahat amanah publik sesuatu yang tak lazim bagi elit bangsa ini. Putusan MA itu menegaskannya," ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (14/9/20180.

Menurut dia, pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang tidak membuat aturan baru yang menjadikan aturan itu bertentangan dengan Undang-undang (UU).

Ray berpendapat, KPU hanya menguatkan poin-poin yang sebenarnya sudah tersirat dalam UU. Yakni salah satu tujuan pemilu adalah menciptakan pemerintahan bersih, dan berintegritas.

Karena itu, sejak awal ada syarat bahwa calon itu harus sehat rohani, meminta SKCK, menyatakan tidak pernah dipidana pada kasus apapun, dan harus berusia minimal 30 tahun serta lulus minimal SMA.

Semua syarat administratif itu, dia menjelaskan, dimaksudkan agar pemimpin rakyat Indonesia adalah yang tercakap, tak pernah dipidana, mengerti moral dan kultur bangsa dan punya hasrat yang kuat untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan terbuka.

"Yang tersurat itulah yang kemudian dinyatakan lebih tegas oleh KPU. Membunyikannya dalam bentuk aturan. Sekaligus menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat kita selama ini soal subtansi berpemilu," jelasnya.

Oleh karena itu, Ray Rangkuti tidak melihat PKPU soal larangan napi koruptor itu sebagai sesuatu yang baru. Apalagi bertentangan dengan UU atau moralitas bangsa.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved