MA Jelaskan soal Iuran Tenis yang Dibayar Para Hakim Setiap Bulan

"Jadi iuran itu sudah ada sajak 1976 di lingkungan MA hingga pengadilan di daerah," ujar Abdullah di Kantor MA, Jakarta, Senin (17/9/2018).

MA Jelaskan soal Iuran Tenis yang Dibayar Para Hakim Setiap Bulan
Tribunnews.com/Tribunnews.com/Abdul Qodir
Gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13, Jakarta, Senin (15/2/2016). Tribunnews.com/Abdul Qodir 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung (MA) Abdullah memberikan penjelasan terkait polemik iuran tenis.

Hari ini, sebanyak 64 hakim Mahkamah Agung (MA) atas nama Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) melaporkan Juru Bicara Komisi Yudisial Wajdi atas pernyataannya terkait iuran tenis.

"Jadi iuran itu sudah ada sajak 1976 di lingkungan MA hingga pengadilan di daerah," ujar Abdullah di Kantor MA, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Ia melanjutkan, tenis adalah olahraga resmi yang sudah memiliki akar kuat di lingkungan pengadilan.

Sebanyak 64 hakim Mahkamah Agung (MA) menyambangi Polda Metro Jaya, Senin (17/9/2018). (Kompas.com/Sherly Puspita)
Sebanyak 64 hakim Mahkamah Agung (MA) menyambangi Polda Metro Jaya, Senin (17/9/2018). (Kompas.com/Sherly Puspita) ()

Baca: TGB dan Deputi Pencegahan KPK Dikabarkan Pernah Main Tenis Bareng

Olahraga itu menjadi hiburan tersendiri bagi para hakim dan pegawai pengadilan di tengah kesibukan mengurus perkara

Oleh karena itulah, kata Abdullah, Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) MA, sebagai organisasi internal yang mengurus persoalan tenis, menarik iuran rutin tidak hanya kepada hakim namun juga pegawai.

Menurut Abdullah, iuran tenis itu tidak besar yakni hanya Rp 20.000 per bulan dan Rp 15.000 per bulan.

"Jadi tiap bulan itu yang dikumpul kemudian digunakan untuk event 3 tahun sekali. Iuran itu juga untuk biaya tenis di daerah masing-masing," kata dia.

Sementara itu, terkait sikap 64 hakim Mahkamah Agung (MA) yang melaporkan Juru Bicara Komisi Yudisial Wajdi ke Polda Metro Jaya, Abdullah belum tahu persis.

Namun, ia mengatakan, kalaupun 64 hakim itu membahas persoalan sampai ke Polisi, ada kemungkinan ada rasa ketersinggungan akibat pernyataan Jubir KY.

Halaman
123
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help