Bamsoet Sebut DPR Sejalan Dengan Jokowi Inginkan Evaluasi Aturan yang Berbelit-belit

Karena itu menurut mantan ketua Komisi III DPR RI ini, perlunya reformasi regulasi menuju peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien

Bamsoet Sebut DPR Sejalan Dengan Jokowi Inginkan Evaluasi Aturan yang Berbelit-belit
Istimewa
Ketua DPR Bambang Soesatyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan adanya evaluasi aturan yang tidak sinkron dan cenderung membuat urusan berbelit-belit.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, saat menerima Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet, Fadlansyah Lubis di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (24/10/18).

Baca: Ingin Indonesia Kembali Jadi Macan Asia, Prabowo Bertekad Galakkan Minum Susu Hingga ke Desa

Karena itu menurut mantan ketua Komisi III DPR RI ini, perlunya reformasi regulasi menuju peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien.

Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih antar undang-undang, maupun antara peraturan pemerintah dan kementerian dengan undang-undang diatasnya.

"DPR RI sudah memulai reformasi regulasi. Badan Keahlian Dewan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan legislasi review untuk menyisir berbagai undang-undang dan peraturan yang tidak senafas dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah juga perlu melakukannya," ujar Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini melihat, permasalahan regulasi di Indonesia terbagi dalam empat hal, yaitu obesitas peraturan, tumbang tindih, kuantitas tidak berbanding kualitas dan database tersebar sehingga sulit diakses.

Hal ini setidaknya terjadi karena banyaknya pintu saat pembahasan, ego sektoral lembaga, serta sulitnya koordinasi antar stake holder terkait.

"DPR RI sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya evaluasi aturan yang tidak sinkron dan cenderung membuat urusan berbelit-belit. Tolak ukur kesuksesan di bidang hukum terletak pada keberhasilan pembenahan aspek regulasi, prosedur dan penataan regulasi," jelas Bamsoet.

Sejalan dengan Bamsoet, menurut Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet, Fadlansyah Lubis, Sekretariat Kabinet akan mengadakan workshop dan simposium untuk mencari solusi penataan kelembagaan menuju pembentukan satu lembaga tunggal di bidang legislasi.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved