Fahri Hamzah Kritik Pemerintah Agak Lambat Dalam Penyempurnaan UU Tenaga Kerja Yang Baru

Fahri Hamzah (46) mengritik pemerintah Indonesia karena agak lambat menyelesaikan UU Tenaga Kerja yang baru

Fahri Hamzah Kritik Pemerintah Agak Lambat Dalam Penyempurnaan UU Tenaga Kerja Yang Baru
Richard Susilo
Fahri Hamzah (46) didampingi Atase Protokol KBRI Tokyo Bob Tobing saat rapat di Jitco Tokyo Kepang kemarin (7/11/2018). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (46) mengritik pemerintah Indonesia karena agak lambat menyelesaikan UU Tenaga Kerja yang baru yang seharusnya menjadi prioritas tinggi di dalam negeri.

"Indonesia tuh sudah punya tenaga kerja yang memiliki kualitas bagus sebenarnya. Namun ada lubang-lubang di bidang regulasi dan saya mengritik pemerintah pemerintah agak lambat bergerak dalam hal ini," papar Fachri Hamzah khusus kepada Tribunnews.com kemarin (7/11/2018).

Apabila ditanyakan ke berbagai menteri, tambahnya, yang mengkoordinir tentang penuntasan regulasi sehingga makan waktu lama tak ada yang jawab. Ada menteri pun menjawab minta waktu hingga akhir tahun, tekannya lagi.

"Regulasi berdasarkan UU baru, dari UU yang sudah ada, muncul pula peraturan pemerintah, ada pula Peraturan Menteri, BNP juga bikin aturan, BPJS bikin aturan. Semua harus disatukan、semua harus ditutup lubangnya. Kalau dilihat negara lain jadi kurang baik."

Apabila telah ditutup dan sudah sempurna regulasi tersbeut, maka mereka negara luar yang mau merekrut lebih banyak tenaga Indonesia akan berani merekrut karena tidak timbul keraguan lagi.

"Setelah selesai semua aturan itu secara sempurna, ayo pasar kerja kita bangkitkan, jangan seperti isu moral muncul. Harus dikejar lebih jauh pemasokan pasar kerja kita ke luar negeri."

Menurut Fahri, inilah strategi nasional kita dalam rangka pertumbuhan ekonomi, dalam rangka kemajuan.

"Kita lihat negara China Vietnam. Mereka mengetahui akselerasi penciptaan lapangan kerja dalam negeri tidak sekuat yang bisa mereka lakukan karena pertambahan rakyatnya sangat besar."

Maka, temannya lagi, mereka China danb Vietnam misalnya, berusaha kuat mencari pasar luar dengan serius, tidak sambil lewat, tapi diserbu bareng-bareng.

"Lihat Timur Tengah isinya banyak pekerja Filipina. Padahal bicara kultur lebih cocok orang Indonesia. Tapi Filipina lebih siap. Bangladesh juga lihat, lalu Pakistan karena kepepet masalah keamanan mereka ke luar, juga India yang penduduknya banyak."

Pasar Timur Tengah bagi Indonesia menurut Fahri agak bolong, "Kecuali sektor rumah tangga. Dan yang itu pertimbangannya sangat obyektif yaitu soal agama. Timteng ingin orang islam dari Indonesia.

"Tapi kita belum lakukan persiapan satu armada angkatan pekerja, belum serius kita lakukan. Itu yang akan kita lakukan dengan UU baru. Mau mitigasi sekarang dengan UU ini dan mari kita genjot pemerintah. Ayo ini peluang besar."

Bayangkan dengan Jitco (Japan International Training Cooperation Organization), tambahnya.

"Orang bukan disiapkan saja sebagai pekerja, tetapi lebih jauh sebagai entrepreneur. Bayangkan kalau ribuan tenaga Indonesia pulang ke Republik, mereka menjadi pengusaha bikin baut paku dan lainnya kan itu sangat memajukan ekonomi," tekannya lagi.

Industrialisasi tenaga kerja kita harus bisa siapkan tenaga dalam negeri. Dalam tahapan menuju negara manufaktur manpower harus bisa disiapkan dari sekarang juga, tekannya lebih lanjut.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved