PDIP Jateng Tunggu Kedatangan Pemilik Poster ''Jokowi Raja''

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menyatakan sedang menunggu pemilik ribuan alat peraga kampanye (APK) bergambar Jokowi seolah-olah sebagai raja dengan logo partai itu yang disebar di seluruh penjuru Jawa Tengah.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, menyatakan hal itu dalam keterangannya, Selasa (13/11/2018).

Kata Bambang, ribuan APK itu sudah dicopot oleh pihaknya dan kini dikumpulkan di kantor partai di Kota Semarang.

"Kami tunggu penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini. Kami menunggu kekesatriannya. Dijamin tidak akan lecet," kata Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto.

Ketika ditanya ihwal dan kronologis permasalahan itu, Bambang Pacul bercerita panjang.

Pihaknya menemukan pertama kali APK itu beberapa hari lalu. Secara organisasional, dirinya lalu mengontak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf. Lalu Tim Kampanye Daerah Jawa Tengah.

Baca: Gerindra Dukung PDIP Usut Poster Jokowi Berpakaian Raja

Kedua pihak mengaku tak pernah memerintahkan pemasangan APK dimaksud. Bambang lalu mengontak DPP PDI Perjuangan, dan kembali mendapat jawaban yang sama.

Pihaknya lalu menganalisa isi gambar di APK itu. Pertanyaannya kira-kira, mengapa gambar Jokowi dipasangi mahkota raja, sementara itu tak ada di panduan resmi serta mengapa dilakukan jelang pemilu 2019.

Pihaknya berkesimpulan, apabila dibiarkan, maka sama saja menganggap rakyat, PDIP, dan Jokowi sebagai orang bodoh.

"Sebab substansinya tak mencerdaskan. Sebab hari ini era demokrasi. Semua jabatan publik didapatkan melalui election. Pak Jokowi adalah juga presiden pilihan rakyat. Berarti ini berusaha melecehkan kecerdasan rakyat, PDIP, dan presiden. Ini melecehkan," papar Bambang Pacul.

Bambang lalu membuat surat kepada struktural partai, caleg partai, dan Satgas NKRI. Isinya agar semua APK dibersihkan, diturunkan dengan baik-baik dan disimpan di kantor partai.

Di dalam proses penurunan itu, lanjutnya, ternyata masih ada lokasi yang hendak dipasangi. Para pemasang inipun dicegah lalu ditanyai.

"Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya. Saat ke sana, disitu juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya," terang Bambang Pacul.

Dari para pemasang dan penelusuran lebih jauh, ketahuan bahwa mereka dikomando dari Hotel Siliwangi, Semarang.

Para pemasang mengaku bahwa mereka rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi. Namun butuh uang untuk hidup. Perpemasangan, mereka dibayar Rp10 ribu, diluar APK yang sudah disediakan.

"Dibayar Rp10 ribu perposter. Itu diluar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8000 desa, berarti 80 ribu," kata Bambang.

Informasi lainnya, bahwa sejumlah stiker juga dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp100 ribu. Ada juga angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar hingga sebesar Rp150 ribu.

Pihaknya kemudian membersihkan angkot-angkot itu. Supir angkot dikumpulkan dan diajak berdialog.

Sementara APK yang dipasang di ruang publik dibersihkan dan dikumpulkan di kantor partai.

Menurut Bambang, pihaknya masih berpandangan positif bahwa kemungkinan si pemilik APK memasangnya tanpa sadar aturan yang ada.

Namun, tak menutup kemungkinan memang ada upaya men-downgrade Jokowi secara soft.

"Maka itu, pada tahap ini kami ingin berdiskusi. Ini kami turunkan, kalau mau ambil ya datang ke kantor PDIP Jateng. Kita ingin dialog supaya ketahuan siapa yang keliru. Supaya sekaligus ada proses pendidikan politik di sini," pungkas Bambang Pacul.