Sekjen Gerindra Tegaskan Tidak Ada Toleransi Bagi Kader Partai Jika Tidak Memilih Prabowo-Sandi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan menjadi hak partai Demokrat jika membebaskan kadernya menentukan dukungannya dalam Pilpres 2019 .

Menurut Muzani, hal berbeda jika dengan Partai Gerindra.

Tentu menurutnya, tidak ada toleransi bagi kader Gerindra jika tidak memilih Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

"Kalau kami sama sekali tidak memberikan toleransi," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Baca: Soal Sikap Demokrat untuk Pemilu 2019, Andi Arief: Hormati, Ini Siasat dalam Koalisi

Meskipun Partai Demokrat menjadi satu partai pengusung dan pendukung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019, menurut Muzani pihaknya tidak bisa melarang sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya memilih calon prisiden.

"Ya sekali lagi terserah kepada Demokrat. Itu sepenuhnya jadi tanggung jawab Demokrat," katanya.

Ia tidak menampik, jika keputusan Partai Demokrat tersebut akan mempengaruhi militansi kadernya dalam memenangkan Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai. Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Menurut Ibas, Demokrat adalah partai yang demokratis sehingga pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Karena itu, kata dia, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.