Dinilai Bisa Sejahterakan Buruh, Koalisi Buruh Jakarta Dukung Kartu Pekerja

Jayadi percaya hadirnya program penyejahteraan buruh seperti Kartu Pekerja, mampu meringankan beban ekonomi para pekerja.

Dinilai Bisa Sejahterakan Buruh, Koalisi Buruh Jakarta Dukung Kartu Pekerja
Ist
Koalisi Buruh Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta mendukung pelaksanaan Kartu Pekerja yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta. Alasannya, program tersebut dinilai merupakan salah satu upaya menyejahterakan buruh.

Koalisi Buruh Jakarta sendiri terdiri dari FSPMI DKI Jakarta, FSP LEM SPSI DKI Jakarta, ASPEK Indonesia DKI Jakarta, SPN DKI Jakarta, FSP KEP KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta, FSP FARKES Reformasi DKI Jakarta, SP PPMI KSPI, FSP Pariwisata Reformasi, FSPASI, FSUI, dan SPOI.

"Di Koalisi Buruh Jakarta terdiri dari 13 federasi, semuanya secara umum mereka tidak akan menolak program-program yang akan dikeluarkan Pemprov DKI untuk menyejahterakan buruhnya," ujar Wakil Ketua Koalisi Buruh Jakarta Jayadi, dalam keterangannya, Kamis (6/12/2018).

Hal ini diungkapkan dalam diskusi 'Pasca Penetapan UMP 2019 dan Manfaat Kartu Pekerja Menuju Jakarta Kondusif', di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara.

Kendati belum terwujud secara optimal, Jayadi percaya hadirnya program penyejahteraan buruh seperti Kartu Pekerja, mampu meringankan beban ekonomi para pekerja.

Karenanya, ia yakin protes-protes seperti unjuk rasa terkait hasil upah minimum provinsi (UMP) DKI 2019, sedikit teredam.

Baca: Survei LSI Denny JA: Pembakaran Bendera Untungkan Prabowo-Sandiaga

"Tetapi sampai batas itu kondisi Jakarta sebenarnya masih pada posisi kondusif (paska penetapan UMP dan hadirnya Kartu Pekerja, - red)," kata dia.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Nurzaman, mengatakan kondusifitas yang terjaga paska penetapan UMP, tidak terlepas dari sikap saling pengertian antara pihak buruh dan pengusaha.

"Buruh memahami kondisi perusahaan, perusahaan memahami kondisi buruh," kata Nurzaman.

Apindo DKI Jakarta, kata dia, berkomitmen memenuhi upah buruh sesuai UMP yang telah ditetapkan. Pihaknya bahkan menyarankan para pengusaha tak melakukan penangguhan pembayaran upah pekerja setara UMP, kendati diperbolehkan pemerintah.

Baca: Tanggapi Polemik Ceramah Habib Bahar, Deddy Corbuzier Singgung Atta Halilintar dan Ria Ricis

Lebih lanjut, pihaknya berharap muncul dampak positif dari penetapan UMP DKI 2019 seperti hadirnya iklim investasi yang lebih baik.

"Harapan kami ke depan bahwa dengan ditetapkan UMP DKI tersebut akan mendorong investasi lebih bagus lagi dan iklim usaha lebih kondusif serta ramah investasi," jelas Nurzaman.

Sementara, kepolisian mempersilahkan para buruh menyampaikan aspiras dalam menyikapi penetapan UMP dan hadirnya Kartu Pekerja. Hanya, penegak hukum meminta aksi tersebut dilakukan secara santun dan bertanggung jawab.

"Tapi sejauh ini, jelang dan paska penetapan UMP DKI 2019, keadaan relatif kondusif, karena kesadaran dari rekan-rekan serikat pekerja. Saya hanya berharap lahirnya Kartu Pekerja akan menjawab semua permasalahan (ekonomi buruh)," tandas Kepala Unit Perburuhan, Direktorat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Polri, AKBP Suwandi.

Selain diskusi, turut dihelat deklarasi sikap Koalisi Buruh Jakarta yang mendukung kondusifitas di masyarakat, termasuk ketika Pemilu 2019.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved