Ray Rangkuti Apresiasi Sikap PSI

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengapresiasi langkah politik yang diambil oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Ray Rangkuti Apresiasi Sikap PSI
Rina Ayu/Tribunnews.com
Ray Rangkuti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengapresiasi langkah politik yang diambil oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu siap untuk tidak menerima gaji jika kinerja mereka di DPR buruk.

"Kalau itu gerakan mereka bagus, karena mereka mau dapet sesuatu ya harus berkarya kan kira-kira gitu," katanya Sabtu (8/12/2018).

Sudah seharusnya, sambung Ray anggota DPR digaji sesuai dengan kinerja mereka selama menjabat sebagai wakil rakyat. Sehingga, Ray mengungkapkan, jika ada anggota dewan tidak bekerja maka tak seharusnya digaji. "Anggota DPR itu tidak perlu digaji kalau mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik," tegasnya.

Ray menjelaskan, untuk parameter bukan merupakan hal yang sulit. Beberapa fakta seperti kehadiran saat rapat bisa menjadi acuan untuk melihat kinerja anggota DPR.

Baca: Ferdinand Hutahaean: PSI Semangatnya Menyerang Orba, Bukan Berantas Korupsi

"Mudah sekali, dia kan ikut rapat rapat, sering ikut rapat kemudian menyelesaikan kerjaan sesuai dengan waktunya gak molor yang terlalu lah. Kalau sebuah undang-undang dijadwalkan selesai tiga bulan pas ya tiga bulan udah selesai," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, mengatakan sudah seharusnya pemberian gaji anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi. Karena itu pihaknya mendukung sepenuhnya wacana agar anggota DPR tak diberi gaji, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji.

"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ujarnya.

Baca: Keinginan Gibran Ingin Seperti Ayahnya Menjadi Politisi

Ia menambahkan, menggaji anggota dewan yang tidak mampu merampungkan UU sama saja dengan menghambur-hamburkan uang negara. Karenanya ia berharap praktik tersebut segera dihentikan.

"Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan UU yang menjadi tugas pokok harus segera dihentikan. Masak kita terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu?" ia mempertanyakan.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved