Dari Dakwaan Zainudin Hasan, KPK Bongkar Tambahan Aliran Dana Sebesar Rp 106 Miliar

Dakwaan terhadap Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan sudah dibacakan JPU KPK pagi ini di Pengadilan Tipikor Lampung.

Dari Dakwaan Zainudin Hasan, KPK Bongkar Tambahan Aliran Dana Sebesar Rp 106 Miliar
Tribun Lampung/Hanif
Jalani sidang perdana, Zainudin Hasan Bupati Lampung Selatan Non Aktif dikawal ketat oleh Gegana Sat Brimobda Polda Lampung, Senin 17 Desember 2018. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dakwaan terhadap Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan sudah dibacakan JPU KPK pagi ini di Pengadilan Tipikor Lampung.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penanganan kasus dengan terdakwa Zainudin ini merupakan salah satu contoh pengembangan penanganan perkara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Saat itu, ungkap Febri, KPK baru mengamankan uang Rp600 juta pada saat OTT dilakukan pada Kamis, 26 Juli 2018.

Namun karena sejumlah fakta-fakta hukum berkembang, sampai persidangan hari ini telah ditemukan dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan keuntungan yang tidak semestinya yang berjumlah sekira Rp106 miliar.

Baca: Unggah Foto Bersama Eril Dardak, Arumi Bachsin Kenang Momen Terakhir Bersama Mendiang Adik Ipar

"Peningkatan signifikan jumlah hasil dugaan korupsi seperti inilah yang sering kami sampaikan. Dalam sejumlah kasus, OTT merupakan pintu masuk untuk membongkar korupsi-korupsi yang jauh lebih besar. Dalam kasus ini misalnya, dari barang bukti awal Rp600 juta berkembang menjadi Rp106 miliar," kata Febri kepada wartawan, Senin (17/12/2018).

Ia menambahkan, agenda persidangan berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi pada Rabu, 26 Desember 2018.

"KPK akan mengungkap satu persatu bukti-bukti transaksi dan dugaan penerimaan oleh yang bersangkutan selama menjabat," ujar Febri.

"Kami berharap kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lain, khususnya di Lampung agar tidak menerima suap, dan juga gratifikasi selama menjabat," katanya menambahkan.

Febri mengimbau, jika ada pemberian gratifikasi terhadap kepala daerah tidak dapat ditolak karena diberikan secara tidak langsung atau melalui orang lain misalnya, agar segera dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja, sehingga dapat terhindar dari pidana pasal gratifikasi di pasal 12 B UU 20 Tahun 2001.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved