Peleburan BP Batam Sarat Kepentingan Politis

Kepentingan politis dijelaskan Riza, karena hal tersebut dinilai melanggar Undang undang nomor 23 tentang Pemerintahan yang melarang wali kota

Peleburan BP Batam Sarat Kepentingan Politis
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
diskusi Batam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyebut peleburan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam sarat kepentingan politis.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bakal membuka peluang lebih banyak terkait urusan impor barang.

Ia pun menuding pemerintah hanya memikirkan soal uang jika peleburan BP Batam tidak dibatalkan.

"Banyak kepentingan politik di sana, juga kepentingan pusat dagang. Apalagi urusan impor-impor. Impor itu gampang dapat duitnya," kata Riza dalam diskusi bertajuk "Batam Mau Diapain?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

"Ini juga membuka peluang impor lebih banyak, kok pemerintah sukanya impor melulu," imbuhnya.

Baca: Dewan Masjid Indonesia Ajak Umat Islam Doakan Muslim Uighur

Kepentingan politis dijelaskan Riza, karena hal tersebut dinilai melanggar Undang undang nomor 23 tentang Pemerintahan yang melarang wali kota merangkap jabatan.

"Ada kepentingan lahan yang akan dikuasai kelompok-kelompok tertentu, yaitu pemerintah kotanya sekarang menguasai BP Batam," ujar Riza.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved