Pilpres 2019

Pengamat: Jika Menang Pilpres, Prabowo Akan Jalankan Konsep Ekonomi 'Gado-gado'

Pasalnya, Boni mengatakan, secara umum visi ekonomi Prabowo-Sandi adalah kombinasi prinsip liberal dan prinsip nasionalisme kerakyatan.

Pengamat:  Jika Menang Pilpres, Prabowo Akan Jalankan Konsep Ekonomi 'Gado-gado'
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Direktur ?Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam diskusi bertema 'Membaca Masa Depan : Seperti Apa Indonesia Jika Jokowi atau Prabowo Terpilih?' di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, jika pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terpilih sebagai pemenang di Pilpres 2019, diyakini akan menerapkan konsep ekonomi 'gado-gado'.

Pasalnya, Boni mengatakan, secara umum visi ekonomi Prabowo-Sandi adalah kombinasi prinsip liberal dan prinsip nasionalisme kerakyatan.

Hal itu disampaikan Boni dalam diskusi bertema 'Membaca Masa Depan : Seperti Apa Indonesia Jika Jokowi atau Prabowo Terpilih?' di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/1/2019).

“Di atas kertas ada 36 program ekonomi Prabowo-Sandi, tetapi secara umum sebagian besar sudah dilakukan di masa pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019). Dengan kata lain tidak ada hal baru,” kata Boni.

Lebih lanjut, Boni mengatakan, di dalam 36 aksi ekonomi Prabowo-Sandi terdapat beberapa kebijakan yang kontroversial, diantaranya adalah program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship atau OK OCE.

“Program ini merupakan duplikasi dari program ekonomi gado-gado yang diterapkan di DKI Jakarta yang ditargetkan menciptakan 200 ribu entrepreneur di Jakarta. Secara faktual, Sandi juga tidak membantah bahwa program itu gagal diterapkan,” jelas Boni Hargens.

Selain itu, Boni menyebut, sejumlah komponen pajak juga akan diubah dan dihapus apabila pasangan Prabowo-Sandi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia.

“Mulai dari PBB yang dihapus hingga menaikkan batas pendapatan tidak kejak pajak (PTKP) dan menurunkan PPh 21. Tidak sedikit ekonom yang menyebutkan agenda ekonomi itu kontraproduktif bagi penguatan perekonomian di Indonesia,” ungkapnya.

“Pasalnya, hingga kini sektor perpajakan masih menjadi tulang punggung pemasukan negara untuk menggerakkan roda perekonomian di indonesia. Perubahan kebijakan sektor perpajakan harus dilakukan hati-hati dan tidak serampangan,” tambah Boni Hargens.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved