Bawaslu Bogor Putuskan Anies Baswedan Tidak Bersalah

Bawaslu Kabupaten Bogor memutuskan tidak melanjutkan perkara yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran tak penuhi unsur pelanggaran.

Bawaslu Bogor Putuskan Anies Baswedan Tidak Bersalah
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu Kabupaten Bogor memutuskan tidak melanjutkan perkara yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran tak penuhi unsur pelanggaran.

Hal itu diputuskan usai Bawaslu Kabupaten Bogor menggelar rapat kedua pukul 15.00 WIB tadi di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Polres Bogor, dan Kejaksaan.

"Laporan yang dilaporkan, yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor (Anies Baswedan) itu tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah saat dihubungi, Jumat (11/1/2019).

Baca: Obor Rakyat akan Kembali Terbit, Moeldoko: Kita Serahkan Saja kepada Aparat

Pertimbangan Bawaslu Kabupaten Bogor tidak melanjutkan perkara Anies, karena apa yang dilakukan sang Gubernur tidak memenuhi unsur yang disangkakan, yakni pasal 282 juncto pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 547 UU Pemilu menjelaskan, pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Anies dianggap tidak bersalah lantaran kesimpulan dari hasil klarifikasi baik keterangan pelapor, terlapor maupun saksi-saksi tak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Anies telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

"Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan. Jadi unsurnya tidak memenuhi," jelas Irvan.

Kehadiran Anies itu di acara internal Konferensi Nasional Partai Gerindra pun sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Bawaslu Kabupaten Bogor juga menyebut acara internal Partai Gerindra yang dihadiri mantan Mendikbud itu merupakan kegiatan tahunan alias tidak termasuk giat kampanye. Sehingga sang Gubernur tidak perlu mengambil cuti.

"Untuk cuti itukan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye," pungkas Irvan.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved