Fadli Zon: Dana Desa adalah Perintah Undang-undang, Pemerintah Jangan Sesatkan Rakyat

Pemberian dana desa merupakan amanat yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin negeri ini.

Fadli Zon: Dana Desa adalah Perintah Undang-undang, Pemerintah Jangan Sesatkan Rakyat
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian dana desa merupakan amanat yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin negeri ini.

Sebab, dana desa termaktub dalam UU 6/2014 tentang Desa.

"Jadi siapapun presidennya, dana desa tetap ada. Secara teori, besaran dana desa tentu saja akan terus meningkat seiring meningkatnya besaran APBN,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Jumat (11/1/2019).

Penegasan itu disampaikan agar masyarakat desa tidak menjadi korban penyesatan informasi dan kampanye terselubung.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan dana desa. merupakan perintah UU, yang uangnya diambil dari rakyat di APBN, bukan dari pihak petahana.

Baca: Jelang Debat Capres, Erick Thohir Bertemu JK

Fadli mengakui potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petahana dalam Pilpres 2019 memang besar.

Pihak petahana bisa menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menguntungkan pencalonannya.

“Sayangnya, sebagian potensi penyalahgunaan itu hanya dipagari oleh batas etika saja, bukan oleh batas hukum. Sehingga, ruang kontrol kitapun menjadi terbatas. Kita mengajak rakyat untuk berpikir kritis, agar mereka tak mudah termanipulasi oleh informasi dan framing menyesatkan,” tegasnya.

Fadli mencatat ada dua preseden penyesatan soal dana desa yang dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2018.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved