Tiga BUMN Jalin MoU Pananganan Masalah Hukum Perdata dan TUN dengan Kejaksaan

Eksistensi Bidang Datun ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh semua BUMN

Tiga BUMN Jalin MoU Pananganan Masalah Hukum Perdata dan TUN dengan Kejaksaan - danareksa-n-kejagung.jpg
istimewa
Arief Budiman  (Direkur Utama PT Danareksa (Persero) dan Loeke Larasati (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara), disela-sela penandatanganan MoU antara PT Danareksa (Persero) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, di Jakarta 14 Januari 2018.
Tiga BUMN Jalin MoU Pananganan Masalah Hukum Perdata dan TUN dengan Kejaksaan - reasuransi.jpg
istimewa
Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Frans Y. Sahusilawane dan Loeke Larasati (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara), disela-sela penandatanganan MoU antara PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, di Jakarta 14 Januari 2018.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina menjalin kesepakatan bersama dengan tiga Badan Usaha Milik Negara, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (14/01/2019).

Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jamdatun dengan PT Danareksa  (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing direktur utama BUMN tersebut dengan JAMDATUN. Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Arief Budiman, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Armand Hermawan, dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Frans Y. Sahusilawane.

Loeke Larasati A. selaku JAM DATUN mengatakan, bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan hadir sebagai lembaga yang dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Pemerintah/ Negara, BUMN/ BUMD dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit). Pertimbangan Hukum yang dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan.

Baca: KBAK Kirim Surat Pengaduan Ke Kejaksaan Agung RI Dan KPK

"Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara," katanya.

Eksistensi Bidang Datun ini, kata dia  hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh semua BUMN agar setiap kegiatan usahanya dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.”

Arief Budiman, Direktur Utama PT Danareksa (Persero) mengatakan, industri keuangan di Indonesia akan terus berkembang, dan sebagai institusi yang bergerak dalam bidang ini, pihaknya ke depan akan terus tumbuh, tentu dengan banyak kerjasama serta kegiatan bisnis dengan berbagai korporasi.

"Adanya kesepakatan bersama dengan Jamdatun ini, kami akan memastikan bahwa kegiatan bisnis yang kami lakukan, selalu dalam koridor peraturan perundangan yang ada. Serta, untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari,” katanya.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), Armand Hermawan menyatakan, penandatanganan kesepakatan bersama antara PT PII dengan JAMDATUN maka diharapkan semua proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan oleh PT PII  sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dapat terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan tata kelola yang baik.

Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Frans Y. Sahusilawane dan Loeke Larasati (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara), disela-sela penandatanganan MoU antaraPT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, di Jakarta 14 Januari 2018.
Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Frans Y. Sahusilawane dan Loeke Larasati (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara), disela-sela penandatanganan MoU antaraPT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, di Jakarta 14 Januari 2018. (istimewa)

Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Frans Y. Sahusilawane mengatakan, dalam bertransformasi dari perusahaan reasuransi lokal menjadi pemain regional dan global, Indonesia Re mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan hukum, baik dari sisi hukum nasional maupun internasional.

"Melalui kerjasama dan pendampingan Jaksa Pengacara Negara diharapkan kami lebih siap dan mampu menghadapi semua itu secara profesional dalam kerangka Good Coorporate Governance,” katanya.

Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved