Menkumham: Pemberian Remisi Pembunuh Wartawan Bali Bukan Perkara Presiden Jokowi

Susrama divonis penjara seumur hidup usai terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap jurnalis Radar Bali AA Narendra Prabangsa pada Februari 2

Menkumham: Pemberian Remisi Pembunuh Wartawan Bali Bukan Perkara Presiden Jokowi
Tribunnews/MUHAMMAD FADHLULLAH
Jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berunjukrasa di Taman Aspirasi kawasan Monas, Jakarta, Jumat (25/1/2019). Demo tersebut menuntut Presiden Joko Widodo segera mencabut pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama selaku terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. TRIBUNNEWS/MUHAMMAD FADHLULLAH 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah tidak akan meninjau ulang Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Penjara Seumur Hidup Menjadi Hukuman Sementara.

Hal tersebut dikatakan Yasonna terkait terpidana I Nyoman Susrama yang dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 2010.

Susrama divonis penjara seumur hidup usai terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap jurnalis Radar Bali AA Narendra Prabangsa pada Februari 2009.

"Bukan, itu prosedur normal. Itu sudah selesai," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

Menurut Yasonna, pemberian remisi kepada narapidana merupakan hal normal.

Prosedurnya, kata dia, telah dilakukan melalui penilaian Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP).

Sebelumnya, Yasonna sempat menjelaskan pemberian remisi perubahan kepada para narapidana itu sudah melawati pertimbangan mulai dari Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga terakhir dirinya.

Baca: Polisi Bakal Berikan Bukti Kasus Kemah Pemuda ke BPK

Ia juga menyebut pemberian remisi kepada narapidana pertama-tama diusulkan dari Lapas.

Setelah penilaian dari TPP dilakukan, TPP tingkat Lapas mengusulkan ke Kanwil Kemenkumham.

Menurut Yasonna, TPP tingkat Kanwil lantas menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Halaman
123
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved