Dewan Pers Bentuk Satgas Media Online untuk Berantas Jurnalis Abal-abal

Meski satgas media online ini belum diresmikan, namun mereka telah bekerja dan menindak sejumlah media online abal-abal.

Dewan Pers Bentuk Satgas Media Online untuk Berantas Jurnalis Abal-abal
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (Stanley), sedang menyatakan sikap tentang lelucon Raffi Ahmad yang dianggap melecehkan profesi wartawan di Kantor Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015). TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pers menyatakan telah membentuk satgas media online guna memberantas media online dan jurnalis abal-abal.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan satgas tersebut sudah dibentuk sejak Desember 2018 lalu. Pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini.

Pria yang akrab disapa Stanley itu mengatakan satgas tersebut akan menutup langsung media atau website yang dinilai sudah melanggar kode etik jurnalistik.

"Sedang kita siapkan dan tinggal menandatangani perjanjian kerja sama. Satgasnya sudah ada sejak bulan Desember 2018, cuma kita sekarang lagi menyiapkan rule of engagement-nya, harus jelasnya. Sampai saat ini masih berproses," ujar Stanley, di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Baca: AJI Senang Presiden Jokowi Cabut Remisi Pembunuh Wartawan

Meski satgas media online ini belum diresmikan, namun mereka telah bekerja dan menindak sejumlah media online abal-abal.

Umumnya, kata dia, media yang ditindak adalah media yang belum terverifikasi dan menyiarkan konten sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

"Jadi untuk media yang tidak jelas, yang memfitnah dilaporkan kepada Dewan Pers, kemudian media yang mengimitasi, media yang menulis secara sewenang-wenang, itu nanti kami akan melakukan dalam list media yang perlu dideteksi, selama ini kan sudah banyak pengaduan yang masuk ke dalam Dewan Pers. Tapi tidak dilakukan take down oleh kementerian," jelas dia.

Ia mencontohkan sejumlah media abal-abal tersebut, antara lain seperti polhukam.com. Selain itu, ada media yang mengaku bernama Tempo dan memiliki logo yang mirip dengan media Tempo sesungguhnya.

Baca: Billy Syahputra Disebut Nikah Siri dengan Hilda, Kriss Hatta: di Negara Kita Gak Boleh Poliandri

"Ada media yang mengaku Tempo, logonya mirip dengan Tempo, itu nggak boleh, itu akan di-take down otomatis, domainnya akan ditutup," kata dia.

Lebih lanjut, Stanley mempersilahkan para pimpinan atau pemilik media yang ditindak, di take down, dan sebagainya, untuk mengadu bila tidak berkenan.

Namun, Dewan Pers akan menyerahkan kewenangan dalam mengusut kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Kalau ada yang keberatan (ditutup) silakan ngadu ke Dewan Pers, nanti polisi yang nanganin. Jadi kepolisian back up kita," pungkasnya.

Baca: Teringat Nasihat Ayah Ahok Soal Pernikahan, Fifi Lety: Ada yang Gak Mau Dengar

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved