39 Lembaga Masyarakat Sipil dan Tokoh Masyarakat Tandatangani Petisi Menolak Restrukturisasi TNI

Petisi tersebut berjudul "Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI".

39 Lembaga Masyarakat Sipil dan Tokoh Masyarakat Tandatangani Petisi Menolak Restrukturisasi TNI
Gita Irawan/Tribunnews.com
Sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga yang menandatangani petisi Koalisi Masyarakat Sipil berjudul "Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI" dibacakan di hadapan sejumlah wartawan. Petisi tersebut dibacakan bergantian oleh Direktur WALHI M Islah dan Direktur LBH Jakarta Arif Maulana di kantor YLBHI, Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (15/2/2019). 

Mereka menilai penataan organisasi dan personel TNI yang penting untuk dipikirkan adalah terkait dengan penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system).

"Selain itu, perlu untuk melanjutkan program zero growth di dalam mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang dimiliki TNI. Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah personel yang pensiun," kata Islah.

Mereka memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara.

"Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI," kata Arif.

Untuk itu mereka mendesak kepada DPR dan Pemerintah agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI, yakni penempatan militer aktif di jabatan sipil yang tidak diatur dalam UU TNI.

"Kami mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk meninjau ulang peningkatan level kepangkatan pada jabatan di struktur teritorial," kata Arif.

Mereka juga mendesak otoritas sipil justru seharusnya mendorong beberapa agenda reformasi TNI yang penting, yaitu reformasi Peradilan Militer dan Restrukturisasi Komando Teritorial.

"Petisi ini ditandatangani di Jakarta, 15 Februari 2019 oleh 39 lembaga dan juga 39 individu dan tokoh. Karena ini terbuka, tidak menutup kemungkinan akan ditandatangani juga oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil dan tokoh-tokoh lain," kata Arif.

Pada lembaran terakhir petisi yang dibagikan ke media juga disertakan daftar nama lembaga dan tokoh yang ikut menandatangani petisi tersebut.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved