KPK Hargai Tersangka Penganiayaan Gilang Sampaikan Permintaan Maaf

Akibat penganiayaan itu, Gilang menderita retak tulang hidung dan luka sobek pada wajah.

KPK Hargai Tersangka Penganiayaan Gilang Sampaikan Permintaan Maaf
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Stefanus Roy Rening SH, Pengacara Pemprov Papua, dengan menunjukkan foto dua oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada wartawan usai melaporkan ke Dirkrimum Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019) . Laporannya dalam kasus dua oknum pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang melakukan pengintaian terhadap rapat resmi Pemerintahan Provinsi Papua, DPRD dan Kemendagri dalam rangka evaluasi APDB Provinsi Papua tahun 2019, Sabtu, 2 Februari 2019 bertempat di Lobby Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK menghargai niat baik Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Titus Emanuel Adopehan Hery Dosinaen mau meminta maaf atas tindakan yang dilakukannya kepada penyelidik KPK.

Diketahui, Hery meminta maaf usai Polda Metro Jaya resmi menetapkan dirinya sebagai tersangka penganiayaan penyelidik KPK Muhammad Gilang Wicaksono.

Akibat penganiayaan itu, Gilang menderita retak tulang hidung dan luka sobek pada wajah.

Hery mengaku memukul Gilang karena emosi sesaat dan khilaf. 

"Kami hargai permintaan maaf tersebut, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, KPK sejak awal memiliki niat baik untuk membantu Papua, dan mendukung pembangunan di Papua dengan cara sesuai kewenangan KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (19/2/2019).

Menurut Febri, tindakan KPK semata-semata agar masyarakat Papua dapat menikmati keuangan negara secara maksimal.

Baca: Cerita Ferdinand Hutahaean Soal Keributan Antara Pendukung Jokowi Dan Prabowo Saat Debat Kedua

Sebab, jika keuangan negara digunakan untuk korupsi hanya menguntungkan bagi sejumlah pihak.

"Pencegahan atau pun penindakan jika ada korupsi merupakan upaya bersama KPK untuk menjaga hak-hak masyarakat Papua agar lebih bisa menikmati keuangan negara dengan lebih maksimal," ujarnya.

"Karena penyimpangan-penyimpangan keuangan, termasuk korupsi hanya akan menguntungkan pejabat yang korup dan pengusaha yang bersama-sama melakukan korupsi," pungkas Febri.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved