Pilpres 2019

Anggota KPU: Kelihatan Sekali Ada Upaya Sistematis untuk Mendeligitimasi KPU

Pramono berterima kasih atas pengawasan yang dilakukan publik terhadap pihaknya.

Anggota KPU: Kelihatan Sekali Ada Upaya Sistematis untuk Mendeligitimasi KPU
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua KPU Arief Budiman didampingi para Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra saat merilis 49 caleg berstatus mantan narapidana Korupsi pada pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019). Sebanyak 49 Caleg berstatus mantan narapidana korupsi kembali mencalonkan diri pada pemilu 2019 terdiri dari calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, ada upaya sejumlah pihak untuk mendelegitimasi pihaknya dengan cara menuding KPU berbuat curang dalam Pemilu 2019.

Ada narasi yang dibangun seolah-olah penyelenggara pemilu yang tidak adil.

Pramono berterima kasih atas pengawasan yang dilakukan publik terhadap pihaknya.

Namun, menurut dia, kontrol bukan berarti langsung menuduh KPU curang padahal KPU belum berbuat apa-apa.

"Akhir-akhir ini muncul kan KPU itu dituduh dulu curang, lalu argumennya apa, lalu dicari-cari, yang munculkan itu," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

"Kelihatan sekali ada upaya sistematis untuk medeligitimasi KPU atau penyelenggara pemilu secara umum dengan cara menuduhkan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh KPU atau mendisinformasi hal-hal yang dilakukan oleh KPU," sambungnya.

Baca: Soal Dugaan DPT Ganda 17,5 Juta, BPN Akan Minta Klarifikasi Dukcapil

Pramono mencontohkan, hal yang baru-baru ini terjadi adalah soal 17,5 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap tidak wajar oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Data tidak wajar itu adalah pemilih yang tanggal lahir dan bulannya terkonsentrasi pada tiga titik waktu, yaitu 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.

Data ini padahal mengacu pada pencatatan Kementerian Dalam Negeri.

Memang ada kebijakan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengelompokan WNI yang lupa tanggal dan bulan lahir mereka ke 3 titik waktu itu.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved