Kesbangpol NTB Apresiasi Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol oleh Ditjen Polpum

Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi kegiatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politi

Kesbangpol NTB Apresiasi Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol oleh Ditjen Polpum
Kemendagri
Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi kegiatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang digelar oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kamis (21/3/2019), bertempat di Golden Palace Hotel Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi kegiatan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang digelar oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kamis (21/3/2019), bertempat di Golden Palace Hotel Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Parpol Syamsudin menyatakan pada pembukaannya bahwa kegiatan ini merupakan upaya memberikan pemahaman terkait tata cara pemberian bantuan keuangan partai politik menjelang peralihan masa jabatan anggota legislatif periode 2014-2019 dan 2019-2024 sebagaimana ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018.

Syamsudin mengklasifikasikan sumber keuangan partai politik sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terdiri dari iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Prof. Mukhlis menambahkan saat ini pelaksanaan pemberian bantuan keuangan partai politik harus sesuai dengan hasil pemilihan umum yang mendapatkan kursi di lembaga legislatif.

"Untuk besarannya kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk tingkat pusat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah, tingkat provinsi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, dan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah," papar Mukhlis

Prof. Mukhlis mengingatkan Partai Politik jangan hanya gencar untuk meminta namun perlu diperhatikan juga tentang pertanggungjawaban dan laporan atas pemberian bantuan keuangan.

Mukhlis mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 agar berjalan sesuai dengan asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta bermartabat, tutupnya. (*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved