Pemda Harus Kreatif Demi Atasi Perbedaan Harga dari Kebijakan Tol Laut

Kemenhub dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut meminta agar pihak Pemda lebih kreatif guna memangkas perbedaan harga dari kebijakan Tol Laut.

Pemda Harus Kreatif Demi Atasi Perbedaan Harga dari Kebijakan Tol Laut
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla, Capt. Wisnu Handoko. TRIBUNNEWS.COM/ILHAM RYAN PRATAMA 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut meminta agar pihak Pemda lebih kreatif guna memangkas perbedaan harga dari kebijakan Tol Laut.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berpendapat keberadaan Tol Laut yang dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2015 belum mampu menyelesaikan persoalan perbedaan harga sejumlah barang antara kawasan barat dan timur Indonesia.

Menurut Capt Wisnu Handoko selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Indonesia memiliki area yang luas.

Sehingga sektor pengiriman logistik tidak hanya dari pelabuhan ke pelabuhan, melainkan ada juga yang lewat darat dan udara.

"Memang tantangan kita itu bagaimana mengkolaborasikan dengan teman-teman Pemda. Sehingga pengawasan pengoperasiannya termasuk pengkhasiatan muatan baliknya itu disupport oleh Pemda," kata Wisnu Handoko di Hotel Grand Mecure, Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).

Baca: Dosen UNM Cekik Siti Zulaeha hingga Tewas, Bukan karena Perselingkuhan

Kata Wisnu Handoko, Pemerintah Pusat hanya menyiapkan kajian global mengenai Tol Laut. Namun dalam hal pelaksanaannya, Pemda lah yang mengatur.

"Karena Pemerintah Pusat dalam hal ini menyiapkan kebijakan globalnya, kebijakan besarnya. Tapi implementasinya daerah harus benar-benar inisiatif. Kalo nggak ada Inisiatif Pak Bupati, Pak Wabup, Pak Kadin, mereka harus mensupport ini (Tol Laut)," kata Wisnu Handoko.

Akan tetapi, tidak hanya Pemda, Wisnu Handoko juga menyarankan kementerian-kementerian terkait untuk bisa mendukung Tol Laut ini.

"Tidak hanya Pemda, tetapi juga kementerian-kementerian terkait juga, seperti Kemendag, Kemenperin, dan Kementan. Contohnya begini, kita sudah sediakan kapal ternak ada 6 biji, tapi beroperasinya baru NTT, kan seharusnya yang memanfaatkan bukan hanya NTT, tapi kan bisa diternakan di Lapua, di Ambon," kata Wisnu Handoko.

"Nah ini bagaimana kreativitas dari tiap daerah, sudah punya kapal supaya bisa menghasilkan sapi gimana nih. Sehingga muatan baliknya ada," kata Wisnu Handoko.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved