Pemilu 2019

Harus Profesional di Masa Tenang, KPU dan Bawaslu Harusnya Tidak Tenang

Hidayat Nur Wahid mengatakan sangat aneh bila KPU tidak menganggap permasalahan tersebut serius

Harus Profesional di Masa Tenang, KPU dan Bawaslu Harusnya Tidak Tenang
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas Kebersihan melintas di dekat papan sosialisasi pemilu 2019 di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (3/4/2019). KPU terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum selesai kasus surat suara tercoblos di Malaysia, publik kembali dikejutkan dengan munculnya petisi Pemilu ulang di Sydney, Australia.

Menyikapi hal tersebut, Inisiator JagaPemilu.com Abdul Malik Raharusun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih ekstra profesional mengawal hak demokrasi masyarakat.

Menurutnya, sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu 2019, KPU tidak boleh lengah guna meningkatkan kepercayaan publik.

"Kita tahu bahwa Pemilu baik secara prosedural ataupun substansial harus dapat dijalankan secara jujur dan adil," kata Malik di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Kegaduhan pemilu di luar negeri, kata Malik, akibat dari sejumlah persoalan prosedural seperti kotak suara, kertas suara, dan jumlah daftar pemilih.

Akibatnya, persoalan pemilu secara substansial seperti visi misi Presiden dan Wakil Presiden sangat strategis bagi Negara-Bangsa justru terabaikan.

"Ini sangat mengecewakan," sambungnya.

Kendati demikian, Malik berharap KPU yang terdiri dari akademisi, profesional dan non partisan partai tidak sekedar menyelenggarakan Pemilu secara prosedur teknis.

Melainkan juga menggali khazanah pemikiran dari para calon Presiden dan Wakil Presiden.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved