Pemindahan Ibu Kota Negara

Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara, Misbakhun Lontarkan Ide agar Uang Negara Bisa Dihemat

Presiden Jokowi telah memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa.

Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara, Misbakhun Lontarkan Ide agar Uang Negara Bisa Dihemat
dpr.go.id
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi telah memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar pulau Jawa.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menghitung estimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai pemindahan ibu kota negara.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, pemindahan ibu kota RI diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang. (Foto: JAY/Humas)

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai proses peminahan bu kota tersebut bisa ilakukan tanpa membebani APBN.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru RI bisa dilakukan dengan nol ruapiah uang negara.

Baca: Pemindahan Ibu Kota, Jokowi Harus Gencar Lakukan Lobi Politik

“Ketika ibu kota negara sudah dipindah ke lokasi baru, pembangunan untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan bisa dilakukan dengan nol rupiah."

"Artinya pembangunan gedung pemerintahan di lokasi baru tanpa membebani APBN,” ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Baca: Kata Menteri PUPR soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

Anggota DPR yang membidangi keuangan dan anggaran itu lantas menjelaskan idenya. Menurutnya, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang akan ditinggalkan bisa diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada swasta.

Selanjutnya, kata Misbakhun, pihak swasta yang menggunakan gedung-gedung milik negara di Jakarta diwajibkan membangun kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru RI.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved