KSAD Akui Ada Personelnya yang Tidak Netral dalam Pemilu dan Dihukum Lima Tahun Penjara
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui ada personelnya yang tidak netral dalam Pemilu 2019.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui ada personelnya yang tak netral dalam Pemilu 2019.
Namun, ia menegaskan semua personil yang tidak netral sudah divonis melalui pengadilan militer.
“Kami akui dalam internal TNI AD ada yang tidak netral, itu bukti kami tak hanya membiarkan laporan yang masuk ke kami. Tapi kami tak bisa sebutkan jumlah, lebih dari satu kasus tapi kami tak bisa bilang banyak, sangat sedikit,” ujar Andika Perkasa di Markas Besar TNI AD di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Baca: KPU Jateng Curiga Temuan Ribuan C1 Asal Kabupaten Boyolali di Menteng Jakarta Tak Resmi
Andika mengaku sanksi untuk setiap oknum TNI AD yang tidak netral tersebut berbeda-beda tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Baca: Baliho Ucapan Kemenangan Prabowo-Sandi Dicopot Petugas Gabungan di Kota Bekasi
Ia menuturkan ada satu oknum yang dihukum lima tahun penjara karena tidak netral di Pemilu 2019.
“Banyak variasi hukumannya, ada yang lima tahun penjara, beberapa masih dalam proses. Itu bentuk penegakan netralitas di TNI AD, tak hanya hukuman indisipliner belaka,” tegasnya.
Bentuk tim
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan kabar mengenai adanya oknum personil TNI AD yang memiliki data C1 yang disampaikan kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli adalah sebuah berita bohong.
Sebelumnya Rizal Ramli melalui cuitannya di media sosial Twitter mengakui didatangi seorang ibu dan bapak yang tidak dikenalnya.
Berikat cuitan Rizal Ramli dalam akun twitternya;
"Barusan belanja buah di supermaket. Didatangi ibu-ibu dan bapak yang saya tidak kenal. Ibu2 katakan, 'Pak Ramli harus bicara lebih keras, ini sudah ndak benar! Kemudian datang seorang Letkol AD, 'Pak ini sudah kebangetan, laporan2 Babinsa PS sudah menang. Bahkan di komplex Paspamres!'"
Baca: Pemerintah Kurangi Ketergantungan Industri Ekstraktif dengan Mendorong Inovasi Teknologi Manufaktur
Andika Perkasa mengatakan institusi TNI terutama TNI AD sudah membentuk tim untuk menelusuri kabar tersebut untuk menemukan siapa oknum TNI AD berpangkat Letnan Kolonel yang disebutkan Rizal Ramli.
“Ini sudah berjalan tim untuk menelusuri siapa penyebar berita bohong kepada tokoh bangsa tersebut, kami akan telusuri tanpa menunggu laporan dan jika terbukti, oknum TNI AD tersebut akan segera kami beri sanksi,” ungkap Andika Perkasa dalam konferensi pers di Mabes TNI AD, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Baca: KOI dan Kemenpora Prioritaskan Prestasi di Asian Games dan Olimpiade kata Harry Warganegara
Andika mengaku ingin fokus menyelesaikan masalah tersebut karena merasa institusi yang dipimpinnya dirugikan atas kabar tersebut.
Ia pun menegaskan bahwa TNI AD sama sekali tidak memiliki data hasil Pemilu seperti kabar yang dihembuskan tersebut.
Baca: Manfaat Puasa Untuk Tubuh, Detoks Hingga Kembalilan Fungsi Sel yang Malas Kerja
“Kami akan menyelesaikan masalah langkah demi langkah yaitu dengan menelusuri kabar seorang oknum Letkol yang memiliki data C-1, karena informasi itu jelas-jelas merugikan saya dan institusi ini, membuat seakan-akan TNI AD tidak netral,” tegasnya.
“Karena tugas pokok kami adalah pengamanan di luar TPS dan tidak turut campur urusan di dalam TPS, tugas kami secara netral yaitu menginginkan tak adanya konflik selama pelaksanaan Pemilu di mana pun berada,” katanya.
