Pemindahan Ibu Kota Negara

Presiden Jokowi Akan Tinjau Tiga Lokasi Calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Tengah

Peninjauan lokasi calon ibu kota negara di Kalimantan Tengah ada tiga wilayah, yaitu Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya.

Presiden Jokowi Akan Tinjau Tiga Lokasi Calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Tengah
Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa, (7/5/2019), mengunjungi Provinsi Kalimantan Timur dimana salah satu wilayahnya menjadi calon bagi ibu kota baru Republik Indonesia. Pemerintah menyeriusi wacana pemindahan ibu kota yang telah dirintis sejak era presiden pertama 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA - Usai meninjau lokasi calon ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melihat lokasi lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut Presiden Jokowi, peninjauan lokasi calon ibu kota negara di Kalimantan Tengah ada tiga wilayah, yaitu Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya. 

"Diantar Pak Gubernur Kalteng (Sugianto Sabran) untuk melihat lokasi dari atas dan dari darat. Kalau masih ada waktu ke Pulau Pisau," ujar Jokowi seusai salat tarawih di Masjid Darul Arqam, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (7/5/2019) malam. 

Jokowi menjelaskan, Kalteng merupakan lokasi calon ibu kota yang pernah digagas masa pemerintahan Presiden Soekarno, dimana Bung Karno berkeinginan ibu kota negara dipindahkan ke Palangka Raya. 

Baca: Kegiatan Presiden Jokowi di Palangka Raya, Salat Tarawih Hingga Makan Malam di Mal

"Itu dulu, sekarang dilihat lagi. Pak Gubernur menunjukkan di sini ada 300 ribu hektare (lahan bisa digunakan), kalau kurang ditambah, masih ada 60 ribu hektare," tutur Jokowi. 

Dalam menentukan lokasi calon ibu kota negara, kata Jokowi, perlu melihat berbagai aspek, seperti sosiologi, lingkungan, sosial-politik, dan lain-lainnya secara mendalam. 

"Semua akan dicek, dilihat, dikalkulasi oleh tim. Saya hanya melihat lapangannya, kemudian biar ada feeling gitu, nanti dalam memutuskan biar tidak salah. Kalau sudah komplet ya segera akan kami putuskan, namun tentu saja, harus konsultasi dengan DPR," kata Jokowi. 

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved