Ketua KPK Temui Gubernur Sumatera Utara Bahas Pencegahan Korupsi

pencegahan korupsi ini meliputi 9 sektor, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu

Ketua KPK Temui Gubernur Sumatera Utara Bahas Pencegahan Korupsi
KPK
KPK dan Gubernur Sumut 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK Agus Rahardjo menemui Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk membahas program pencegahan korupsi terintegrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

"Guna menjaga keberlanjutan program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara, KPK melaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bagi 9 kepala daerah baru di Sumatera Utara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (14/5/2019).

Febri menjabarkan, program pencegahan korupsi ini meliputi 9 sektor, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan sektor strategis.

"Pada sektor optimalisasi pendapatan dan manajemen aset daerah, KPK mendorong seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Bank Sumut," jelasnya.

Baca: Moeldoko: Tudingan Petugas KPPS Diracun, Bentuk Pemikiran Sesat

Febri kembali menjabarkan perjanjian kerja sama tersebut meliputi Sertifikasi tanah Pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah (terutama tanah), Koneksi Host to host BPHTB, dan Penggunaan Data bersama Zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

"Sementara perjanjian kerja sama antara Pemda dengan Bank Sumut menjadi dasar bagi pihak untuk implementasi aplikasi akat rekam data transaksi secara online wajib pungut pajak hotrk, restoran, parkir dan hiburan yang dapat dipantau secara real time agar penetapan pajak lebih akuntabel dan mencegaj terjadinya Fraud pada penerimaan pajak daerah," katanya.

"Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Pematangsiantar menjadi pilot project dalam implementasi kerja sama tersebut," pungkasnya.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved