Respons Pimpinan Soal Usulan Pegawai KPK Masuk BUMN

Muncul usulan dimana pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diperbantukan untuk mengisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Respons Pimpinan Soal Usulan Pegawai KPK Masuk BUMN
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan terkait penetapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2019). KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka sebagai tersangka terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muncul usulan dimana pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diperbantukan untuk mengisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pimpinan KPK Saut Situmorang mengatakan ide tersebut mengadopsi konsep Integrity Officer (IO) dari lembaga anti korupsi di beberapa negara yang sudah menerapkan terlebih dahulu.

Dimana IO ini, ujar Saut, akan tetap berstatus pegawai KPK dan digaji oleh KPK. Lebih Lanjut katanya, dikonsep IO ini pegawai akan membuat laporan ke KPK tentang apa yang perlu dilaporkan. Seperti banyak hal, terutama tentang profit, yaitu profesional dan berintegritasnya BUMN tersebut.

"Misi utamanya ialah menjaga orang-orang baik di BUMN agar tetap hebat dan berintegitas. Sehingga dari mana akan nantinya secara keseluruhan akan membangun daya saing perusahaan (BUMN)," kata Saut kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Baca: Aksi Solidaritas Pasca Serangan di Masjid Christchurch Mengantar Lovelady Jadi Mualaf (Bagian I)

Baca: Bela Pengasuh Rafathar yang Dihujat Publik, Raffi Ahmad: Memang Kita yang Nyuruh Beli Apa Aja!

Sehingga nantinya, terang Saut, daya saing Indonesia lebih kompetitif. Karena bisnis dijalankan dengan efisien, efektif, serta total dalam membangun creating values.

"Karena standar internasional dipenuhi, misalnya proses due diligence, compliance , ISO-ISO yang ada dalam menjalankan bisnis, dan lain-lain," terangnya.

Lebih jauh kata Saut, IO staf KPK di BUMN nantinya akan tetap dievaluasi oleh pengawas internal KPK. Seperti performa dalam mengatasi potensi conflict of interest di BUMN yang datang dari banyak aspek, semisal politik.

"Sehingga perlu bagi KPK Petugas IO ini setiap saat akan 'di recall' oleh KPK bila tidak perform dan tidak creating values di BUMN tersebut," pungkas Saut.

Namun pandangan lain sempat diutarakan beberapa pihak. Misalnya Koordinator Law Enforcement Watch Hudi Yusuf yang mengatakan jika sah saja selama status pegawai KPK tersebut telah tidak ada kaitan lagi dengan KPK alias mantan pegawai.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved