Rumah Milenial Dukung Pembentukan Tim Hukum Nasional, Ini Alasannya

Tim Hukum Nasional yang dibentuk Wiranto dinilai tepat di tengah suhu politik yang tinggi.

Rumah Milenial Dukung Pembentukan Tim Hukum Nasional, Ini Alasannya
Ist for ribunnews.com
Founder Rumah Milenial, Sahat Martin Sinurat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Founder Rumah Milenial, Sahat Martin Sinurat menilai tim hukum nasional yang belakangan menjadi perbincangan hangat, sejatinya tidak dibutuhkan, jika setiap pihak dapat menunggu hasil Pemilu dengan sabar.

Tanpa harus mengeluarkan ujaran kebencian/ancaman, provokasi, atau merencanakan aksi people power yang mengarah kepada tindakan makar.

Sayangnya, kata Sahat, selama berminggu-minggu muncul berbagai pernyataan dari beberapa tokoh politik dan agama yang berusaha mendelegitimasi hasil Pilpres 2019 serta cenderung menghasut dan menyebabkan gejolak di tengah masyarakat.

“Imbasnya masyarakat awam akan mudah percaya dan mengikuti setiap perkataan dari para tokoh tersebut,” ujar Sahat melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Baca: Sandiaga Singgung Tim Asistensi Hukum, Prabowo: Amien Rais Tidak Makar

Sahat lantas mencontohkan saat demo beberapa waktu lalu di depan Bawaslu RI, dimana dari rekaman video yang sudah tersebar luas, ada seorang anak muda yang dengan berani menyatakan ancaman pembunuhan kepada Kepala Negara.

“Begitu juga beberapa waktu lalu kita melihat video viral dari belasan anak muda di Banten yang membawa senjata tajam dan menyampaikan ancaman perang jika ada kecurangan di dalam proses Pemilu,” tambah dia.

Para generasi muda harapan bangsa ini pastinya tidak belajar sendiri melainkan mencontoh sikap beberapa tokoh yang selama ini selalu mengucapkan ujaran kebencian/ancaman kepada lawan politiknya.

Kondisi ini sangat bahaya, dimana ada banyak generasi milenial Indonesia yang rentan terpapar informasi hoax dan ujaran kebencian/ancaman dari para elite.

Sahat menilai pembentukan Tim Hukum Nasional oleh Menkopolhukam adalah salah satu langkah tepat yang dilakukan pemerintah di tengah semakin tingginya suhu politik pasca pelaksanaan Pemilu 2019.

Dilihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya pemerintah tidak perlu membentuk Tim Hukum Nasional karena dalam keadaan normal, sudah ada kejaksaan ataupun kepolisian.

“Namun saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak 'normal'. Keberadaan tim ini yang terdiri dari para pakar hukum justru menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk tidak secara sepihak melakukan penegakan hukum terhadap para elit politik dan tokoh agama, melainkan berdasarkan kajian dari para ahli yang objektif dan independen dalam menyampaikan pendapatnya,” beber Eks Ketua Umum GMKI tersebut.

Dia berharap para pakar hukum dapat dengan hati-hati dan objektif dalam mengawasi pernyataan para tokoh. Dengan ini tidak akan timbul lagi dugaan 'kriminalisasi' yang selama ini dituduhkan kepada pihak kepolisian yang berusaha menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.

“Setiap pihak diharapkan dapat melihat bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini bukan untuk tujuan politik sesaat, melainkan salah satunya adalah demi menyelamatkan nasib generasi muda kita ke depan yang rawan terpapar dengan informasi bohong, provokasi, dan ujaran kebencian/ancaman,” pungkasnya.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved