Kasus BLBI

Gugatan Perdata Sjamsul Nursalim Ganggu Kerja KPK Tangani Kasus BLBI

KPK menyebut gugatan perdata perkara oleh pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim mengganggu penanganan kasus BLBI

Gugatan Perdata Sjamsul Nursalim Ganggu Kerja KPK Tangani Kasus BLBI
Ilham Rian Pratama
Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut gugatan perdata perkara oleh pengendali saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim mengganggu penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Gugatan ini bisa berisiko menggangu kerja KPK, mengganggu pelaksanaan tugas KPK, sehingga KPK turut terlibat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan di sana," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Febri menambahkan, gugatan perdata Sjamsul Nursalim ditujukan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan auditor BPK.

Baca: KPK Telusuri Dugaan Perusahaan Hyundai Suap Bupati Cirebon untuk Muluskan Proyek PLTU

KPK lanjutnya, tidak ikut jadi pihak tergugatnya.

Karena hal tersebut, KPK akan mendukung dan memberikan bantuan hukum kepada BPK terkait gugatan perkara oleh pengendali saham BDNI Sjamsul Nursalim.

"Jadi kami akan bantu BPK dan auditor BPK karena permintaan audit itu dari KPK sebelumnya," kata Febri.

Baca: Peradi DPC Jaksel Gelar Buka Puasa Bersama Siswi Khadijah Islamic School: Ajang Silaturahmi Pengurus

Diketahui, gugatan dengan nomor 144/Pdt.G/2019/PN Tng yang didaftarkan pada 12 Februari 2019 di PN Tangerang itu terkait laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara dalam perkara BLBI.

Terdapat enam petitum dalam gugatan Sjamsul Nursalim yang diwakili oleh Otto Hasibuan dan Associates sebagai kuasa hukumnya.

Febri beralasan bahwa KPK patut membantu BPK lantaran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) pada Sjamsul Nursalim tersebut dilakukan berdasarkan permintaan KPK.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved